Anas Urbaningrum: Kompetisi Politik Harus Ksatria Tanpa Kriminalisasi Hukum

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menekankan pentingnya membangun kompetisi politik yang sehat dan bermartabat tanpa praktik kriminalisasi hukum. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak diselesaikan dengan cara-cara represif yang justru merusak sendi demokrasi.

Menurut Anas, dalam sistem demokrasi, lawan politik adalah bagian dari dinamika yang harus dihadapi secara terbuka dan adil, bukan diperlakukan sebagai musuh yang harus disingkirkan. Karena itu, ia menolak keras penggunaan hukum sebagai alat untuk melemahkan atau menekan pihak lain.

“Kompetisi politik demokratis itu mensyaratkan sikap ksatria. Bertandinglah secara terbuka dan adil, bukan dengan cara ‘nabok nyilih tangan’ menggunakan peralatan hukum,” ujar Anas Rabu (14/01/2025).

Ia menjelaskan, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana menegakkan keadilan dan memperbaiki kehidupan berbangsa, bukan dijadikan instrumen kekuasaan untuk menyingkirkan lawan politik yang berbeda pandangan. Praktik semacam itu, kata Anas, hanya akan melahirkan preseden buruk bagi demokrasi.

Anas juga mengingatkan bahwa pemegang kekuasaan memikul amanah besar dari rakyat. Oleh karena itu, sikap adil dan tidak zalim harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan kewenangan. Upaya kriminalisasi terhadap lawan politik dinilainya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai demokrasi.

“Berlakulah adil. Jangan zalim. Hukum jangan dijadikan perkakas untuk mematikan pihak lain hanya karena berbeda garis politik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anas menilai praktik politik tidak ksatria hanya akan merusak tradisi demokrasi yang seharusnya dibangun melalui kompetisi gagasan dan program. Ia mengajak seluruh elite politik menjadikan pertarungan yang fair sebagai pelajaran berharga bagi masyarakat dalam berdemokrasi.

Menutup pernyataannya, Anas Urbaningrum menegaskan bahwa gaya lama politik “nabok nyilih tangan” sudah seharusnya ditinggalkan. Ia mendorong adanya ikhtiar bersama untuk membangun tradisi kompetisi politik yang sehat, terbuka, dan bermartabat demi masa depan demokrasi Indonesia (red)