JAKARTA, BERITA SENAYAN – Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Namun, potensi tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika tidak diikuti peningkatan keterampilan, kemajuan teknologi, serta perubahan pola pikir dalam mengembangkan industrialisasi.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis, dan Prabowonomics”. Dalam forum tersebut, Prof. Chandra Wijaya menekankan pentingnya industrialisasi, pengelolaan komoditas, serta peran negara sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian nasional.
Chandra mengatakan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemajuan industrialisasi, pengelolaan komoditas, dan peran negara. Ia menggunakan istilah Prabowonomics sebagai kerangka analisis yang mencakup kedaulatan SDA, industrialisasi, peran negara, hingga pemerataan manfaat ekonomi.
Menurut Chandra, terdapat tujuh rekomendasi kebijakan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertama, pemerintah perlu menyatukan peta jalan industri, perdagangan, dan investasi agar kebijakan antarsektor berjalan lebih terintegrasi.
Kedua, diperlukan rekonsiliasi data transaksi mulai dari kontrak hingga pembayaran. Ketiga, metodologi harga wajar perlu dibuka dengan mempertimbangkan faktor mutu, logistik, dan ketentuan kontrak.
Keempat, pembangunan bursa komoditas perlu dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan komoditas dan peserta. Kelima, kepastian serta keadilan harus dijaga melalui kontrak yang jelas dan proses keberatan yang adil.
“Keenam, perluas manfaat lokal mulai keterampilan, pemasok lokal dan usaha kecil dan ketujuh ukur manfaat lebih yakni bedakan potensi, hasil verifikasi dan realisasi,” tutur Chandra.
Ia menilai kedaulatan ekonomi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penguasaan sumber daya. Kedaulatan tersebut harus menghasilkan kemampuan industri dan perdagangan yang kredibel sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan kebijakan komoditas perlu terlihat pada nilai tambah yang tercipta, kewajiban yang dipenuhi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Chandra.
Didik dan Poltak Soroti Industri serta Nilai Tambah SDA
Ekonom Prof. Dr. Didik J. Rachbini menyoroti pertumbuhan industri nasional yang saat ini berada di kisaran 4,5 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Didik berpandangan bahwa pertumbuhan industri harus lebih tinggi agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya berharap kalau bisa mencapai pertumbuhan (ekonomi) 6%, industrinya 9% baru itu bisa. Kalau 4,5% tidak bisa,” ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Poltak Hotradero menilai Indonesia perlu menggunakan pendekatan berbeda dalam mengolah sumber daya alam. Menurutnya, kekayaan SDA harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, dan penciptaan nilai tambah.
“Pengolahan SDA butuh SDM yang berkualitas. Untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi di masa depan maka perlu serius mengembangkan potensi SDA ke tingkat lebih lanjut yakni nilai tambah,” tukas Poltak.
Poltak juga menilai pengelolaan SDA dan pengembangan bursa komoditas strategis membutuhkan cara baru agar hasilnya tidak berhenti pada eksploitasi sumber daya.
Menurutnya, kekayaan alam yang besar perlu diterjemahkan menjadi kemakmuran yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, perubahan pola pikir menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong transformasi ekonomi.
“Kita perlu mindset yang berbeda. Kalau kita ingin hasil berbeda, maka mindset kita, cara berpikir kita harus berbeda. Mudah-mudahan perbedaan yang positif itu yang membawa kemakmuran bagi kita,” tambahnya.
Pandangan para ekonom tersebut menempatkan industrialisasi, peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta penciptaan nilai tambah sebagai sejumlah faktor penting dalam mengoptimalkan kekayaan SDA Indonesia. Tantangannya adalah memastikan kebijakan komoditas dan industrialisasi mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat (red)
Berita terkait
