JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin membantah pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membahas bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sjafrie menegaskan tidak memiliki niat maupun minat membicarakan dinamika pencalonan Wapres dengan Dasco. Ia menyebut pertemuan tersebut justru membahas tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan serta rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu (cawapres), ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” tegas Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sjafrie menjelaskan, kedatangannya ke DPR RI bertujuan menemui Dasco dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) DPR RI yang membawahi urusan pertahanan.
Selain itu, ia juga ingin berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengenai rencana revisi UU Pertahanan. Menurut Sjafrie, regulasi yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pertahanan negara.
Sjafrie Ungkap Alasan UU Pertahanan Perlu Direvisi
Sjafrie menilai sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan saat ini. Ia membandingkannya dengan Undang-Undang TNI yang sebelumnya telah mengalami revisi.
“Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I,” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan alasan perlunya penyempurnaan regulasi tersebut.
“Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” terangnya.
Sjafrie mengaku telah menyampaikan rencana revisi tersebut kepada Dasco dan mendapatkan sambutan positif. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam UU Pertahanan perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan pertahanan nasional.
“Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” tuturnya.
Sjafrie dan Komisi I DPR Siapkan Pokja Revisi UU Pertahanan
Setelah bertemu Dasco, Sjafrie melanjutkan konsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto untuk membahas langkah penyempurnaan regulasi pertahanan tersebut.
Dalam pertemuan itu, disepakati rencana pembentukan kelompok kerja (pokja) yang bertugas menyusun dan membahas materi revisi UU Pertahanan.
Sjafrie berharap formulasi revisi undang-undang tersebut dapat disiapkan pada akhir 2026. Dengan demikian, proses revisi diharapkan bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya.
“Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insya allah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” pungkasnya (red)

Berita terkait