JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng), M Saleh, menilai penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian.
Menurut Saleh, agenda hilirisasi tidak dapat dijalankan hanya oleh satu kementerian. Kebijakan tersebut membutuhkan keterlibatan sektor perindustrian, investasi, energi dan berbagai sektor lainnya agar program peningkatan nilai tambah sumber daya alam dapat berjalan secara terintegrasi.
“Saya kira itu hal yang sinergis menurut saya, karena juga menyangkut hilirisasi. Ternyata kan 90 persen dari hilirisasi itu home base-nya kan di Kementerian ESDM,” kata Saleh, Jumat (2/10/2026).
Sebagaimana dikabarkan Berita Senayan, Bahlil kini menjalankan dua mandat sekaligus, yakni sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Saleh menilai posisi tersebut dapat memudahkan sinkronisasi kebijakan karena sektor energi memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan industri hilir.
M Saleh Soroti Pentingnya Koordinasi Lintas Kementerian
Menurut Saleh, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi memiliki peran strategis untuk membangun sinergi antara kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan agenda hilirisasi. Ia menyebut sektor perindustrian dan investasi sebagai bagian penting yang harus terhubung dengan kebijakan energi dan hilirisasi.
“Menurut saya Kementerian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi ini memegang peranan yang sangat penting untuk membangun sinergitas antarkementerian, baik itu perindustrian, investasi, maupun juga sektor-sektor lainnya,” ucapnya.
Saleh menilai koordinasi tersebut dibutuhkan karena pengembangan industri hilir tidak hanya membutuhkan bahan baku, tetapi juga kepastian energi, investasi, infrastruktur dan regulasi yang saling mendukung. Jika masing-masing sektor berjalan sendiri, menurutnya, potensi hilirisasi untuk menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional tidak dapat dimaksimalkan.
Karena itu, Saleh melihat posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dapat menjadi titik koordinasi penting untuk menyatukan kebijakan yang selama ini tersebar di berbagai sektor. Ia mengatakan Indonesia perlu memastikan program hilirisasi memiliki dukungan energi yang memadai. Hal tersebut semakin penting karena pembangunan industri pengolahan akan meningkatkan kebutuhan energi di berbagai daerah.
Saleh juga menilai sinkronisasi dengan sektor investasi harus diperkuat agar kebijakan hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi mampu menarik investasi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Saleh: Program Hilirisasi Jangan Berjalan Terpisah
Saleh menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi membutuhkan keterhubungan antara kebijakan energi, industri dan investasi.
“Sinkronisasi menurut saya menjadi penting. Karena mungkin di bawahnya nanti ada Menteri Investasi terus ada menteri-menteri lain yang terkait dengan hilirisasi dan juga transisi energi,” ujarnya.
Menurut Saleh, koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan kebutuhan industri terhadap energi dapat terpenuhi. Ia menilai sektor industri membutuhkan pasokan energi yang cukup agar kegiatan produksi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, Saleh mendorong pemanfaatan berbagai potensi energi yang dimiliki Indonesia. Selain batu bara, ia menyebut energi matahari, angin dan tenaga air sebagai sumber daya yang dapat dikembangkan.
“Jadi menggunakan potensi-potensi lokal yang memang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Baik itu matahari, tenaga angin, tenaga air maupun juga misalnya batu bara yang berlimpah,” tuturnya.
Saleh juga menyinggung pengembangan B50 sebagai salah satu bagian dari upaya memperkuat pasokan energi. Menurutnya, pengembangan sumber energi domestik dapat berjalan bersamaan dengan agenda hilirisasi.
“Kalau sekarang kita bicara solar sudah bisa terpenuhi dengan B50, tentu kalau misalnya ada pengolahan bensin dari batu bara itu juga akan mempercepat ketahanan energi bensin di Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap mandat yang diberikan Presiden Prabowo kepada Bahlil dapat segera diterjemahkan dalam langkah konkret. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian menjadi salah satu faktor penting agar agenda hilirisasi dan transisi energi dapat bergerak lebih cepat.
“Harapan kami penugasan Presiden Prabowo untuk Pak Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar bisa terlaksana secara maksimal. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Semoga programnya melesat cepat,” harapnya.
Dengan mandat ganda tersebut, Bahlil kini memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan agenda hilirisasi dan transisi energi sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.
Bagi Saleh, tantangan berikutnya adalah memastikan kementerian yang berkaitan dengan industri, investasi dan energi dapat bekerja dalam satu arah. Sinkronisasi kebijakan dinilai menjadi kunci agar program hilirisasi mampu memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat kapasitas industri nasional (red)
Berita terkait
