JAKARTA, BERITA SENAYAN – Bergabungnya Joko Widodo atau Jokowi ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan perdebatan mengenai seberapa besar pengaruh mantan Presiden tersebut terhadap perolehan suara PSI pada Pemilu 2029.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai pengaruh yang kerap disebut sebagai Jokowi effect terhadap PSI belum dapat dipastikan saat ini. Menurutnya, terdapat dua pandangan yang berkembang mengenai dampak politik Jokowi terhadap partai yang dipimpin Kaesang Pangarep tersebut.

Hal itu disampaikan Adi melalui akun Instagram pada Selasa (29/9/2026). Ia mengatakan sebagian pihak meyakini pengaruh Jokowi masih kuat dan dapat membantu PSI memperoleh suara signifikan pada Pemilu 2029.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai keterlibatan Jokowi belum tentu cukup untuk membawa PSI lolos ke parlemen.

“Mahzab yang satunya lagi meyakini sebaliknya. Jangankan menang besar, bawa PSI lolos ke parlemen pun akan sulit sekalipun Jokowi sudah total dan all out bekerja secara maksimal untuk memenangkan PSI,” ujar Adi.

Adi menegaskan kedua pandangan tersebut memiliki argumentasi masing-masing. Karena itu, ia tidak menarik kesimpulan bahwa keberadaan Jokowi secara otomatis akan meningkatkan perolehan suara PSI.

Menurut Adi, pengaruh Jokowi terhadap elektabilitas PSI saat ini masih berada pada wilayah asumsi dan prediksi. Hasil akhirnya baru dapat diketahui setelah pemilih memberikan suara pada Pemilu 2029.

Adi Bandingkan Perolehan Suara PDIP Sebelum dan Sesudah Jokowi

Untuk melihat kemungkinan pengaruh Jokowi terhadap PSI, Adi mengajak publik mencermati perjalanan perolehan suara PDIP dalam beberapa pemilu legislatif.

Ia membandingkan hasil Pileg 2009, ketika PDIP belum mengusung Jokowi, dengan hasil pada 2014 dan 2019 ketika partai tersebut mengusung Jokowi sebagai calon presiden.

Berdasarkan data yang disampaikan Adi, PDIP memperoleh 14,03 persen suara pada Pileg 2009. Angka tersebut meningkat menjadi 18,95 persen pada Pileg 2014, saat PDIP pertama kali mengusung Jokowi.

Pada Pileg 2019, ketika Jokowi kembali diusung, perolehan suara PDIP tercatat 19,33 persen. Data 2009 sebesar 14,03 persen juga tercatat dalam dokumen KPU, sedangkan data 2019 mencatat PDIP memperoleh 19,33 persen suara nasional.

Namun, setelah hubungan politik Jokowi dan PDIP berpisah, perolehan suara PDIP pada Pileg 2024 tercatat sekitar 16,73 persen berdasarkan data yang dikutip Adi.

Meski demikian, Adi mengingatkan agar perubahan angka tersebut tidak dibaca secara sederhana sebagai bukti bahwa kenaikan atau penurunan suara PDIP sepenuhnya disebabkan oleh Jokowi.

“Meski naik turunnya suara PDIP ini adalah kerja bareng PDIP dan Jokowi, tak bisa disederhanakan hanya hasil kerja satu pihak,” katanya.

Menurut Adi, dinamika elektoral merupakan hasil interaksi berbagai faktor, termasuk kerja partai, figur politik, kondisi politik, serta pilihan pemilih.

Jokowi Effect PSI Baru Teruji di Pemilu 2029

Perdebatan mengenai pengaruh Jokowi terhadap PSI muncul setelah Jokowi secara terbuka menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) PSI dan menyatakan telah bergabung dengan partai tersebut sejak Oktober 2025.

Situasi tersebut membuat perhatian politik tertuju pada kemungkinan dampaknya terhadap posisi PSI menjelang Pemilu 2029. Namun, Adi menilai belum tersedia hasil pemilu yang dapat digunakan untuk mengukur secara langsung besarnya pengaruh Jokowi terhadap perolehan suara PSI.

Karena itu, ia memilih menempatkan berbagai klaim mengenai Jokowi effect sebagai perdebatan yang belum memiliki hasil akhir.

Bagi Adi, ukuran yang lebih konkret baru dapat dilihat ketika hasil Pileg 2029 diketahui. Saat itu, perolehan suara PSI dapat dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya dan dianalisis bersama berbagai faktor politik yang menyertainya.

“Tinggal tunggu hasil Pileg 2029 soal Jokowi effect ke PSI,” pungkasnya.

Dengan demikian, pengaruh Jokowi terhadap PSI masih menjadi perdebatan menjelang Pemilu 2029. Adi menekankan bahwa klaim mengenai besar-kecilnya pengaruh tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan perkembangan politik saat ini, melainkan perlu diuji melalui hasil pemilu dan data elektoral yang tersedia (red)