Golkar Kritik Dampak Operasional Star Energy di Gunung Salak

BOGOR, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menyoroti berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang dialami masyarakat di wilayah Ring 1 operasional PT Star Energy Geothermal Salak Ltd (SEGS). Ia menyebut kondisi lapangan kerap tidak sejalan dengan dokumen lingkungan dan capaian kinerja perusahaan yang selama ini dinilai baik, termasuk predikat PROPER emas.

“Dokumen lingkungan atau penilaian lingkungannya itu biasanya bagus. Mereka menyampaikan proper mereka ‘emas’, tetapi seringkali kenyataan di lapangannya itu tidak sama,” ujar Dewi usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PLTP Gunung Salak, Bogor, Jumat (14/11/25).

Dewi mencontohkan keluhan warga Desa Kebandungan, salah satu wilayah Ring 1 PLTP Gunung Salak, terutama terkait kerusakan infrastruktur jalan. Aktivitas operasional seperti pengeboran dan mobilitas truk berat disebut menjadi penyebab utama.

“Jalan itu selalu dilalui truk-truk besar. PT Star ini kan sudah lama di Gunung Salak, jadi mereka harusnya sudah tahu risiko kerusakan dari kegiatan operasional. Namun, sangat disayangkan perbaikan jalan itu baru dilakukan ketika warga berdemo. Itu tidak preventif,” tegasnya.

Pertanyaan Soal Pengelolaan Limbah dan Dampak Operasional

Ia juga menyoroti minimnya penjelasan perusahaan terkait pengelolaan limbah panas bumi. Menurutnya, kegiatan eksploitasi memiliki potensi menghasilkan berbagai jenis limbah dan gangguan lingkungan.

“Tadi tidak dijelaskan mengenai pengolahan limbahnya. Potensi limbahnya banyak. Dari pelepasan gas itu ada potensi bau yang menimbulkan pencemaran udara. Penanganan lumpurnya seperti apa? Suara dan getaran saat pengeboran bagaimana?” kata Dewi.

Dewi mengingatkan bahwa eksploitasi panas bumi juga berpotensi mengurangi ketersediaan sumber air, yang sangat vital bagi masyarakat sekitar yang mayoritas bekerja sebagai petani.

“Geotermal itu bisa berdampak pada pengurangan sumber air. Air itu penting, tidak hanya untuk konsumsi tapi juga irigasi. Sayangnya program CSR untuk lahan pertanian baru dilakukan tiga tahun terakhir,” jelasnya.

Dewi turut menyampaikan kritik terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai sering tidak maksimal dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk di sejumlah daerah pemilihannya.

“Kami meminta CSR itu jangan sekadar memenuhi persyaratan. Banyak sekali di dapil saya, ring satu menjadi yang paling terdampak, tapi CSR-nya tidak sesuai kebutuhan masyarakat. CSR harus dilakukan secara maksimal dan sesuai aspirasi warga agar mereka betul-betul merasakan manfaatnya,” pungkasnya (red)