JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauqi Hapidekso, mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua menyusul kembali terjadinya kekerasan bersenjata yang menimbulkan korban jiwa dan kasus penyanderaan.
Fauqi menilai keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama negara. Menurutnya, warga yang tidak terlibat dalam konflik tetap memiliki hak untuk hidup aman, bekerja, bepergian, dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut.
“Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik justru menjadi korban. Mereka memiliki hak untuk hidup aman, bekerja, bepergian dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut,” ujar Fauqi di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Kasus Aris Sanda Jadi Sorotan
Fauqi menyoroti tewasnya Aris Sanda, sopir travel asal Toraja yang dilaporkan menjadi korban penembakan setelah kendaraan yang dibawanya dihadang kelompok bersenjata di jalur Wamena-Mbua, Kabupaten Jayawijaya. Laporan mengenai kejadian tersebut menyebut Aris membawa logistik ketika rombongannya dihadang. Tim gabungan kemudian melakukan penanganan dan olah tempat kejadian perkara di sekitar lokasi.
Kasus tersebut, menurut Fauqi, menunjukkan bahwa warga sipil yang menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari masih menghadapi risiko keamanan di sejumlah wilayah Papua. Ia meminta pemerintah memastikan langkah perlindungan tidak hanya dilakukan setelah jatuhnya korban, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan mitigasi di wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Selain kasus Aris Sanda, Fauqi menyoroti laporan penyanderaan warga sipil perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Polres Mimika sebelumnya membenarkan adanya laporan sembilan perempuan yang diduga disandera kelompok bersenjata. Dua korban kemudian ditemukan, dengan satu korban berhasil selamat dan satu lainnya meninggal dunia. Hingga pertengahan September, tujuh korban lainnya masih dalam upaya pencarian dan penyelamatan.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian Fauqi karena korban merupakan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Menurutnya, negara perlu memastikan proses pencarian dan penyelamatan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keselamatan korban maupun personel yang terlibat.
Fauqi: Ini Bukan Sekadar Masalah Keamanan
Fauqi menilai rangkaian kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua tidak semata-mata dapat dilihat sebagai persoalan keamanan. Ia menyebut persoalan tersebut juga menyangkut aspek kemanusiaan karena menyentuh hak dasar warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan.
“Kasus ini bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan persoalan kemanusiaan yang mendesak,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta aparat dan pemerintah bergerak cepat dalam melakukan upaya penyelamatan, tetapi tetap dengan perhitungan yang matang agar operasi tidak menimbulkan korban susulan. Fauqi juga menekankan pentingnya transparansi informasi bagi keluarga korban.
Menurutnya, keluarga harus mendapatkan informasi mengenai perkembangan pencarian maupun kondisi korban secara jelas dan berkala. Ketidakpastian yang berkepanjangan dinilai dapat semakin memperberat situasi keluarga yang terdampak.
“Negara wajib menjamin perlindungan hak hidup setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal dan mencari nafkah di wilayah berisiko tinggi,” kata Fauqi.
Ia meminta pemerintah membangun mekanisme komunikasi yang memungkinkan keluarga memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengganggu proses penanganan keamanan.
Hak Hidup Warga Papua Harus Dijamin
Fauqi menegaskan lokasi tempat tinggal seseorang tidak boleh menjadi alasan berkurangnya perlindungan negara terhadap hak hidup dan keselamatannya.
Menurut dia, warga yang berada di daerah dengan tingkat risiko keamanan tinggi tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.
“Di mana pun mereka berada, mereka adalah warga negara yang hak hidup dan keselamatannya harus dilindungi. Tidak boleh ada warga yang merasa bahwa ketika mereka berada di wilayah tertentu, nyawa mereka menjadi tidak berharga,” pungkasnya.
Desakan tersebut menempatkan perlindungan warga sipil sebagai salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam penanganan konflik bersenjata di Papua. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan dapat mengedepankan keselamatan masyarakat dalam setiap langkah penanganan situasi keamanan di wilayah tersebut (red)
Berita terkait
