DPR Soroti Lemahnya Perlindungan Siswa di Madrasah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kasus dugaan pencabulan terhadap 19 siswa oleh Kepala Madrasah di Kabupaten Merangin, Jambi, memicu keprihatinan mendalam dari DPR RI. Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Anisah Syakur, menilai peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Anisah menegaskan bahwa sekolah dan madrasah seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa, bukan tempat yang justru menimbulkan ancaman. “Ini ironi besar. Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana nilai moral dan adab diajarkan, tetapi malah terjadi kejahatan seksual,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

Ia mendorong kepolisian untuk segera menuntaskan kasus tersebut dan memberikan hukuman maksimal apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan seksual. Menurutnya, posisi terduga pelaku sebagai pendidik membuat tindakannya semakin tidak dapat ditoleransi.

“Jika pelaku benar melakukan kejahatan seksual, hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Jabatan pendidik tidak boleh menjadi tameng,” katanya.

Anisah juga menyoroti bahwa kasus kekerasan seksual di sekolah hanyalah puncak dari gunung es. Banyak insiden lain yang tidak terlaporkan karena korban merasa takut atau malu. Ia mendesak pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan.

“Jika pelaku dibiarkan atau tidak dihukum berat, maka kasus akan terulang. Perempuan dan anak-anak tidak akan pernah merasa aman,” tegasnya.

Selain penindakan hukum, Anisah meminta perhatian penuh terhadap pemulihan para korban. Menurutnya, pendampingan psikologis wajib diberikan untuk membantu para siswa bangkit dari trauma.

“Korban harus dibantu memulihkan kondisi psikologisnya. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup dengan rasa bersalah atas kejadian yang bukan kesalahan mereka,” ujarnya (red)