JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program tersebut.
Peristiwa yang terjadi pada Jumat (11/9/2026) itu dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurut Sari, keamanan dan kualitas makanan harus menjadi prioritas utama karena MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” kata Sari Yuliati dalam keterangan persnya, Sabtu (12/9/2026).
Sari Minta SOP MBG Diperiksa
Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan, termasuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui secara pasti penyebab keracunan sekaligus memastikan tidak ada prosedur keamanan pangan yang diabaikan.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar,” tegasnya.
Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, Sari meminta pemerintah memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” lanjutnya.
DPR Akan Awasi Kinerja BGN dan SPPG
Sari menegaskan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk terhadap kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga perlu diperkuat di daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Sari mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup diukur berdasarkan jumlah anak yang menerima manfaat.
Aspek kualitas, keamanan, kandungan gizi, serta kepatuhan terhadap prosedur penyediaan makanan juga harus menjadi indikator utama keberhasilan program.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat,” kata Sari.
Ia berharap kasus keracunan di Lombok Tengah menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki pelaksanaan MBG di lapangan.
“Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari (red)
Berita terkait
