JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, menyoroti ketimpangan distribusi pupuk subsidi di tengah tingginya stok pupuk nasional.
Per 8 September 2026, stok pupuk nasional tercatat sekitar 1.268.690 ton. Namun, menurut Usman, besarnya stok tersebut belum otomatis membuat pupuk mudah dijangkau petani, terutama di sentra-sentra produksi pertanian.
“Kami meminta agar PT Pupuk Indonesia memastikan penyaluran pupuk subsidi agar mudah diakses untuk para petani. Jumlah pupuk yang sangat besar itu kami harapkan dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan petani,” ujar Usman di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Ia mengingatkan, jangan sampai pupuk tersedia dalam jumlah besar secara nasional, tetapi petani justru kesulitan memperolehnya karena persoalan distribusi.
Petani Tempuh Puluhan Kilometer
Usman membeberkan, saat ini terdapat lebih dari 3.000 titik kios pupuk di berbagai wilayah Indonesia. Namun, persebaran kios tersebut dinilai belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau kawasan persawahan utama.
Kondisi tersebut, kata dia, juga ditemukan di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT) II.
Usman mengungkapkan, masih ada petani yang harus menempuh perjalanan hingga 40–50 kilometer hanya untuk mendapatkan pupuk subsidi.
“Bahkan ada petani yang harus menempuh jarak hingga 40–50 kilometer untuk mendapatkan pupuk. Biaya transportasinya terkadang justru lebih besar daripada harga pupuk itu sendiri,” katanya.
Menurut Usman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pupuk subsidi tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan stok. Pemerintah juga harus memastikan pupuk berada di lokasi yang mudah dijangkau petani.
Alokasi Pupuk Diminta Sesuai Luas Lahan
Selain persoalan distribusi, Usman meminta pemerintah mengevaluasi skema alokasi pupuk subsidi agar disesuaikan dengan luas lahan riil dan kebutuhan petani.
Ia menyayangkan masih adanya ketimpangan antara perkembangan luas lahan pertanian dengan kuota pupuk subsidi yang diterima petani di sejumlah daerah.
“Distribusi pupuk harus benar-benar mengikuti kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai ada petani dengan lahan luas yang hanya memperoleh alokasi pupuk sekitar 42 kilogram,” tegasnya.
Untuk memperbaiki rantai pasok, Usman juga meminta PT Pupuk Indonesia mempermudah dan mempercepat prosedur pembukaan kios pupuk baru.
Penambahan kios dinilai penting, khususnya di kawasan pencetakan sawah baru yang tengah didorong pemerintah. Dengan begitu, rantai distribusi dapat dipangkas dan biaya operasional petani bisa ditekan.
“Jangan sampai stok pupuk tersedia dalam jumlah besar, tetapi petani kesulitan mendapatkannya karena persoalan jarak, alokasi, maupun distribusi. Kita perlu menambah kios pupuk di sentra-sentra pertanian,” ujar Usman.
Pengawasan Distribusi Harus Diperketat
Usman juga mengingatkan pentingnya pengawasan di tingkat bawah untuk mencegah penyelewengan pupuk subsidi.
Salah satu yang perlu diantisipasi adalah praktik penebusan pupuk subsidi oleh pihak yang tidak berhak untuk kemudian diperjualbelikan secara ilegal.
Menurutnya, ketersediaan sarana produksi yang mudah dan terjangkau merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan serta swasembada pangan nasional.
“Keberhasilan ketahanan dan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh jaminan ketersediaan sarana produksi yang mudah dan terjangkau bagi petani,” pungkas Usman (red)
Berita terkait
