JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga beras di sejumlah wilayah.
Imas menilai kenaikan harga beras perlu mendapat perhatian serius karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat hampir setiap hari.
Sorotan Imas semakin kuat karena kenaikan harga terjadi ketika stok beras pemerintah disebut mencapai sekitar 5,1 juta ton. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas distribusi dan tata kelola pasokan beras hingga ke tingkat konsumen.
“Kami menerima informasi di masyarakat terkait naiknya harga beras. Kenaikan harga beras ini tentunya berdampak langsung kepada masyarakat. Beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Ketika harga beras naik, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujar Imas Aan di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Stok Beras Melimpah, Harga Justru Naik
Imas mempertanyakan penyebab harga beras tetap mengalami kenaikan ketika stok pemerintah berada pada level yang dinilai cukup besar.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan stok yang tersedia secara nasional benar-benar dapat disalurkan ke pasar secara efektif.
“Kalau stok beras pemerintah mencapai 5,1 juta ton, tetapi harga beras di masyarakat tetap tinggi, tentu harus dicari tahu persoalannya,” tegasnya.
Ia meminta Kemendag bersama kementerian dan lembaga terkait segera melakukan investigasi terhadap rantai pasok beras.
Sejumlah faktor yang perlu diperiksa, kata Imas, antara lain distribusi, biaya logistik, kemungkinan penahanan stok, hingga margin perdagangan di berbagai tingkatan.
“Apakah ada masalah dalam distribusi, biaya logistik, penahanan stok, margin perdagangan, atau faktor lainnya? Ini harus segera diinvestigasi oleh Kemendag bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.
Harga Beras Bisa Tekan Daya Beli Masyarakat
Imas menegaskan persoalan harga beras tidak semata-mata berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Kenaikan harga beras dinilai berpotensi menggerus daya beli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk kebutuhan pokok.
“Bagi masyarakat yang pendapatannya terbatas, kenaikan harga beras sekecil apa pun akan terasa. Ketika uang yang dikeluarkan untuk membeli beras bertambah, ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya menjadi semakin sempit,” katanya.
Karena itu, stabilitas harga beras menurut Imas harus menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan stok tersedia di gudang, tetapi juga harus memastikan beras dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang wajar. Legislator asal Jawa Barat tersebut juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap seluruh mata rantai perdagangan beras.
Mulai dari produsen, penggilingan, distributor, pedagang grosir hingga pengecer harus dipastikan berjalan secara efektif. Imas mengingatkan jangan sampai terjadi kondisi ketika stok beras secara nasional terlihat mencukupi, tetapi pasokan yang benar-benar tersedia di pasar justru terbatas.
Menurutnya, kesenjangan antara stok nasional dan ketersediaan di pasar harus segera ditelusuri agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat.
Data BPS Jadi Alarm Pemerintah
Imas juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran masih melanjutkan tren kenaikan pada Agustus 2026.
Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Agustus 2026 tercatat naik 1,32 persen secara bulanan atau month to month (MtM), serta meningkat 5,52 persen secara tahunan atau year on year (YoY).
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Juli 2026 yang mencatat kenaikan 0,94 persen secara bulanan dan 5,11 persen secara tahunan.
Menurut Imas, tren tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan perdagangan dan distribusi beras.
Ia menilai pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga sebelum mengambil kebijakan agar langkah yang ditempuh tidak hanya bersifat jangka pendek.
Imas berharap Kemendag dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok beras dan memastikan ketersediaan stok pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Dengan demikian, keberadaan stok beras yang besar tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu menjadi instrumen efektif untuk menjaga pasokan, harga, dan daya beli masyarakat (red)
Berita terkait
