JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ina Ammania mendesak pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki proses verifikasi, validasi (verivali), serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Ina, pembenahan DTSEN menjadi penting menyusul munculnya berbagai persoalan ketidakakuratan penentuan desil yang berpotensi membuat bantuan sosial (bansos) tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau seorang warga hari ini berada dalam kondisi miskin atau rentan, tetapi datanya masih tercatat dalam desil yang lebih tinggi karena belum diperbarui, tentu ini tidak adil,” kata Ina dalam keterangan resmi yang diterima Berita Senayan, Rabu (26/8/2026).
Ina: DTSEN Jangan Sampai Salah Sasaran
Ina menilai DTSEN seharusnya menjadi instrumen utama pemerintah untuk memastikan penyaluran bansos berjalan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Ia mengingatkan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, data yang menjadi dasar pemberian bantuan juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut.
“Pemerintah juga perlu memastikan bahwa DTSEN benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” ujarnya.
Menurut Ina, persoalan ketidakakuratan data tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Kesalahan penentuan desil dapat berdampak langsung terhadap hak masyarakat dalam memperoleh berbagai program perlindungan sosial.
Verifikasi DTSEN Diminta Sampai Tingkat Desa
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, Ina meminta proses verifikasi dan validasi data dipercepat hingga tingkat desa atau kelurahan. Menurutnya, pemerintah daerah, perangkat desa, pendamping sosial, dan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif agar kondisi faktual warga dapat tercermin dalam DTSEN.
Pelibatan berbagai pihak di tingkat paling bawah dinilai penting karena mereka memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain mempercepat verivali, Ina meminta pemerintah memperkuat mekanisme pengaduan dan koreksi data.
Warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kata dia, harus memiliki akses yang mudah untuk mengajukan keberatan dan memperbaiki data.
“Perkuat mekanisme pengaduan dan koreksi data agar warga yang merasa tidak sesuai desil dapat mengajukan perbaikan dengan proses yang mudah dan cepat,” kata Ina.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemutakhiran DTSEN secara berkala sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat segera tercatat.
PHK hingga Bencana Harus Masuk Pembaruan Data
Ina secara khusus menyoroti masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi secara drastis. Kelompok tersebut antara lain warga yang kehilangan pekerjaan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), terdampak bencana, maupun mengalami perubahan kondisi rumah tangga.
Menurutnya, perubahan tersebut harus segera tercermin dalam DTSEN. Jangan sampai masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi relatif mampu kemudian jatuh miskin, tetapi tetap tercatat dalam desil tinggi karena data belum diperbarui.
“Lakukan pemutakhiran data secara berkala, khususnya terhadap warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, bencana, PHK, maupun perubahan kondisi rumah tangga,” tegasnya.
Ina menegaskan, kualitas data menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan perlindungan sosial yang berkeadilan. Pemerintah pun diminta memastikan pembenahan DTSEN tidak berhenti pada perbaikan sistem, tetapi benar-benar berdampak pada ketepatan penerima bansos di lapangan (red)
Berita terkait
