JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci percepatan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Selly, koordinasi di bawah komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menunjukkan perkembangan positif. Namun, koordinasi tersebut perlu diperkuat dengan sistem pendataan yang terintegrasi agar penanganan korban dan kebutuhan masyarakat terdampak tidak berjalan tumpang tindih.

“Kalau yang saya lihat bahwa hari ini koordinasi antara kementerian dan lembaga di bawah BNPB ini sudah lebih bagus. Namun, penguatan koordinasi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan data yang terintegrasi agar setiap pihak memiliki informasi yang sama,” ujar Selly saat mengunjungi Posko Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin (24/8/2026).

Selly Soroti Potensi Data Tumpang Tindih

Selly mengatakan, data menjadi elemen penting dalam menentukan kebijakan penanganan bencana. Informasi mengenai korban, kerusakan rumah, fasilitas umum hingga kebutuhan pengungsi harus dihimpun secara terkoordinasi.

Ia mengingatkan agar setiap kementerian dan lembaga yang terlibat tidak melakukan pendataan secara sendiri-sendiri sehingga menghasilkan informasi berbeda di lapangan.

“Hanya pendataannya jangan sampai tumpang tindih. Kemudian mereka juga bisa bersinergi untuk bisa melakukan updating data secara kontinu,” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, pembaruan data secara berkala akan membantu pemerintah memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi terbaru masyarakat terdampak.

Data yang akurat juga dibutuhkan untuk menentukan prioritas penanganan, terutama ketika jumlah pengungsi, rumah rusak, maupun kebutuhan dasar masyarakat terus mengalami perubahan.

BNPB Diminta Jadi Pengendali Data Terpadu

Selly berharap BNPB sebagai institusi yang memiliki fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana dapat memastikan seluruh kementerian dan lembaga menggunakan basis data yang sama.

Kebutuhan tersebut dinilai semakin penting karena penanganan gempa NTT melibatkan banyak sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga keamanan.

Selain BNPB, koordinasi tersebut melibatkan TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan.

Dengan sistem data yang terintegrasi, setiap instansi dapat mengetahui perkembangan kondisi lapangan dan menghindari adanya bantuan yang menumpuk di satu lokasi sementara wilayah lain belum mendapatkan penanganan optimal.

Anggaran Daerah Terbatas, Pemerintah Pusat Harus Bergerak

Di sisi lain, Selly menilai keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah menjadi alasan penting bagi pemerintah pusat untuk memperkuat dukungan.

Menurutnya, pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan penanganan bencana sendirian.

“Karena bagaimana pun juga BNPB selaku komando bisa melakukan gerak cepat seperti yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten, kota maupun pemerintah provinsi. Tentu dengan keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, keberadaan pemerintah pusat, itulah yang diharapkan saat ini,” tandas Selly.

Ia menegaskan, kehadiran pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan merata.

BNPB Perbarui Data Setiap Hari

Sementara itu, Kepala BNPB Sunaryanto menyampaikan bahwa pembaruan data memang dilakukan secara berkala mengingat kondisi di lapangan terus berubah.

Pendataan mencakup korban, fasilitas umum, hingga rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.

“Kami tiap hari melaksanakan pendataan berkait dengan perubahan maupun fasilitas dan rumah yang rusak,” ujar Sunaryanto.

Tantangan lainnya adalah sebaran pengungsi yang berada di sejumlah titik. Kondisi tersebut membuat penyaluran bantuan membutuhkan koordinasi dan informasi yang terus diperbarui.

Selly pun berharap sinergi antara BNPB, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dapat semakin diperkuat. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu memberikan bantuan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa NTT (red)