JAKARTA, BERITA SENAYAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 menegaskan arah pembangunan nasional yang harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengelolaan kekayaan alam tidak boleh berhenti sebagai capaian angka makro. Seluruhnya harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurut Eem, pesan tersebut sejalan dengan semangat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama dan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Kami menangkap pesan yang sangat jelas dari pidato Presiden: pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Karena itu, PKB akan mengawal agar pertumbuhan, investasi, dan kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat,” ujar Neng Eem.
Fraksi PKB mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026. Namun, Eem mengingatkan capaian tersebut perlu diikuti kebijakan yang memastikan manfaat pertumbuhan tersebar secara lebih luas dan merata.
Menurutnya, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor ekonomi rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas dan merata,” katanya.
Investasi Jangan Sekadar Kejar Angka Triliunan
Eem juga menyoroti capaian investasi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan. Realisasi investasi Indonesia pada 2025 disebut mencapai sekitar Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara pada semester I 2026, investasi mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Menurut Eem, besarnya nilai investasi harus dilihat dari kualitas dampaknya terhadap masyarakat.
“Investasi jangan hanya dihitung dari nilai triliun rupiahnya. Kita harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak UMKM dan koperasi yang masuk rantai pasok, berapa besar transfer teknologi, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia,” tegasnya.
Ia menilai investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional, termasuk memperkuat UMKM, koperasi, tenaga kerja lokal, dan industri dalam negeri. Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap agenda hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam.
Eem mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, tetapi tantangan utama pemerintah adalah memastikan sumber daya tersebut menghasilkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurutnya, hilirisasi harus mampu menciptakan industri nasional yang kuat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penguasaan teknologi, sekaligus membangun rantai pasok domestik.
“Kita tidak boleh puas hanya karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Karena itu, PKB mendorong agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
MBG Harus Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat
Eem juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya dapat menjadi contoh bagaimana belanja negara digunakan sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki potensi memperkuat sektor pangan dan ekonomi lokal.
Karena itu, PKB mendorong perbaikan implementasi MBG, terutama dari sisi ketepatan sasaran, kualitas gizi, transparansi anggaran, pengawasan, serta keterlibatan pelaku ekonomi masyarakat. Eem menegaskan Fraksi PKB MPR RI akan memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat.
Namun, dukungan tersebut akan diarahkan untuk memastikan pesan utama pidato kenegaraan Presiden diterjemahkan menjadi indikator keberhasilan yang konkret. Menurutnya, pembangunan nasional pada akhirnya harus diukur dari kemampuan negara meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pada akhirnya, rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan. Itulah amanat konstitusi dan itulah yang akan terus diperjuangkan PKB,” pungkas Neng Eem (red)
Berita terkait
