JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengambil langkah antisipatif dan memperkuat penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Neng Eem menilai dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah, kata dia, harus memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai.
“Dampak kesehatan akibat adanya karhutla ini tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus segera melakukan berbagai upaya antisipatif untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak karhutla,” ujar Neng Eem di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Sejumlah wilayah saat ini terdampak karhutla, di antaranya kawasan Bromo, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara akibat paparan asap.
Menurut Neng Eem, asap karhutla mengandung partikel berbahaya yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru ketika terhirup. Dampaknya tidak hanya berupa batuk atau sesak napas, tetapi juga dapat memperburuk penyakit pernapasan.
“Asap karhutla mengandung partikel-partikel berbahaya yang apabila terhirup dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Dampaknya bukan hanya batuk atau sesak napas, tetapi juga bisa memperburuk penyakit pernapasan dan dalam kondisi tertentu berdampak terhadap kesehatan jantung dan organ tubuh lainnya,” jelasnya.
Kelompok Rentan Harus Jadi Prioritas
Neng Eem meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan dan kardiovaskular.
Ia mendorong pemerintah segera memastikan ketersediaan masker dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak karhutla.
“Langkah antisipatif harus dilakukan. Persediaan masker harus segera dipastikan tersedia dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Layanan kesehatan juga harus disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan keluhan akibat paparan asap,” tegasnya.
Politisi PKB tersebut juga meminta Kemenkes berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan puskesmas dan rumah sakit di wilayah terdampak berada dalam kondisi siaga.
Menurutnya, kesiapan fasilitas kesehatan harus mencakup ketersediaan obat-obatan, oksigen, tenaga medis, hingga sistem rujukan apabila terjadi peningkatan jumlah warga yang membutuhkan penanganan.
Pemantauan Kualitas Udara Diperkuat
Selain kesiapan layanan kesehatan, Neng Eem meminta pemerintah memperkuat pemantauan kualitas udara secara berkala dan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
Edukasi mengenai cara mengurangi paparan asap juga dinilai penting, termasuk imbauan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan pelindung pernapasan yang sesuai.
Neng Eem menekankan penanganan dampak kesehatan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kemenkes tidak dapat bekerja sendiri menghadapi persoalan tersebut.
“Perlindungan kesehatan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, BNPB, BMKG, kementerian terkait, hingga aparat di lapangan,” pungkasnya.
Menurut Neng Eem, langkah cepat dan terkoordinasi diperlukan agar dampak karhutla tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang lebih luas (red)
Berita terkait
