JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, mendesak pemerintah bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Rina, karhutla tidak boleh dipandang sebagai bencana musiman yang berulang setiap tahun. Ancaman kebakaran harus ditangani secara serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi.
“Kami memantau adanya karhutla di sejumlah daerah. Ini harus segera ditangani secara cepat dan terukur. Jangan sampai kebakaran semakin meluas dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama,” ujar Rina Saadah di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Sejumlah wilayah saat ini menghadapi peningkatan aktivitas kebakaran. Di Jawa Timur, area terbakar di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilaporkan telah mencapai sekitar 520 hektare.
Sementara di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat menyusul kebakaran lahan yang meluas. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat 1.257 titik panas per 8 Agustus 2026.
Titik api juga kembali muncul di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pengerahan sumber daya secara cepat.
Kabut Asap Ancam Kesehatan Warga
Rina mengingatkan dampak karhutla dapat meluas jauh melampaui wilayah yang terbakar. Kabut asap yang dihasilkan berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan.
Selain kesehatan, kabut asap juga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Rina meminta pemerintah tidak hanya berkonsentrasi pada pemadaman api, tetapi juga memperkuat langkah perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.
Ia mendorong pemerintah menyiapkan posko kesehatan, memastikan pemantauan kualitas udara dilakukan secara transparan, serta menyiapkan langkah evakuasi apabila kondisi semakin memburuk.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi udara dan risiko kesehatan agar dapat mengambil langkah perlindungan secara tepat.
Pemadaman Harus Disertai Penegakan Hukum
Rina juga meminta pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemadaman karhutla. Personel gabungan, peralatan pemadaman, hingga operasi udara perlu digunakan sesuai tingkat eskalasi kebakaran di lapangan.
Namun, penanganan darurat harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Rina menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar hutan atau lahan.
“Kalau ditemukan ada unsur kesengajaan, tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terbukti menyebabkan karhutla harus diproses sesuai hukum,” tegas legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat tersebut.
Menurut Rina, proses hukum penting untuk menciptakan efek jera. Tanpa penegakan hukum yang tegas, persoalan karhutla berpotensi terus berulang dan menjadi beban masyarakat setiap tahun.
Ia menilai pemerintah pusat dan daerah perlu membangun strategi penanganan karhutla yang tidak hanya bersifat reaktif ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan dan pengawasan sejak awal.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama karena pelakunya tidak mendapatkan efek jera,” pungkas Rina (red)
Berita terkait
