JAKARTA, BERITA SENAYAN — Persoalan pengangguran terdidik semakin menjadi perhatian serius setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari satu juta lulusan sarjana belum terserap pasar kerja.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, tingginya angka pengangguran dari kalangan sarjana menunjukkan adanya persoalan struktural yang tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah individu pencari kerja.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang. Angka tersebut setara dengan 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur nasional.
“Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana,” ujar Zainul, Senin (10/8/2026).
Zainul menilai salah satu persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja atau skill mismatch. Perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang berlangsung cepat dinilai belum sepenuhnya diikuti sistem pendidikan tinggi.
Kondisi tersebut semakin kompleks karena pertumbuhan jumlah lulusan sarjana belum dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja formal yang memadai. Akibatnya, lulusan perguruan tinggi harus menghadapi persaingan semakin ketat untuk mendapatkan pekerjaan.
“Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar,” tegasnya.
Kampus Diminta Lebih Dekat dengan Industri
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zainul mendorong penguatan hubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri. Menurutnya, konsep link and match tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus diwujudkan dalam kurikulum, program magang, riset, hingga rekrutmen lulusan.
“Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja,” jelasnya.
Ia menilai perguruan tinggi perlu lebih adaptif membaca perubahan kebutuhan tenaga kerja. Kompetensi digital, kemampuan teknis, serta keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri harus mendapatkan porsi lebih besar dalam proses pendidikan.
Di sisi lain, Zainul meminta pemerintah memperluas penciptaan lapangan kerja melalui proyek-proyek padat karya. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk menyerap tenaga kerja sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.
Menurut Zainul, persoalan pengangguran sarjana membutuhkan kebijakan lintas sektor. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan perguruan tinggi untuk memperbaiki kualitas lulusan, tetapi juga harus memastikan tersedia lapangan pekerjaan yang sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja terdidik.
Karena itu, ia mendorong adanya forum bersama yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut dinilai penting untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat, menyelaraskan kompetensi pendidikan dengan kebutuhan industri, sekaligus merumuskan strategi penciptaan lapangan kerja baru.
Zainul menegaskan, tingginya angka pengangguran sarjana harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan dan ketenagakerjaan nasional.
Jika tidak segera ditangani, pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi tanpa diiringi perluasan lapangan kerja berpotensi memperlebar kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja (red)
Berita terkait
