JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahaya penyebaran hoaks dan disinformasi yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan DPR RI. Menurutnya, narasi menyesatkan di ruang digital berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dan melemahkan kualitas demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Dalam pidatonya, Puan menyoroti berbagai tantangan nasional yang menjadi perhatian publik selama dua bulan terakhir, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, hingga tata kelola pemerintahan.
Namun, ia memberi perhatian khusus terhadap derasnya arus informasi di media digital yang dinilai semakin memperburuk penyebaran disinformasi dan polarisasi di masyarakat.
“Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI,” kata Puan.
Puan menyebut berbagai bentuk hoaks yang beredar, mulai dari kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR RI, informasi menyesatkan mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, hingga penggunaan video lama yang diberi narasi baru sehingga keluar dari konteks.
Menurutnya, penyebaran informasi seperti itu sengaja membangun persepsi bahwa DPR berhadapan dengan rakyat.
“Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun,” tegasnya.
Puan menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat sekaligus strategi komunikasi negara yang lebih efektif untuk membangun kepercayaan publik.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas politik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat demokrasi.
Selain itu, Puan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan tanpa menghilangkan ruang kritik terhadap pemerintah maupun lembaga negara.
Menurutnya, kritik tetap diperlukan selama diarahkan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Puan mengapresiasi kinerja seluruh anggota DPR RI selama Masa Persidangan V dan mengajak para legislator memanfaatkan masa reses untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.
“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya (red)
Berita terkait
