YOGYAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Tengah IV, Juliyatmono, menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN harus dimanfaatkan secara lebih optimal untuk menekan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, penguatan pembiayaan operasional kampus menjadi kunci agar akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi semakin terbuka.
Pernyataan tersebut disampaikan Juliyatmono menyusul banyaknya calon mahasiswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Ia menilai tingginya biaya kuliah menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi melalui kebijakan pemerintah.
“Maka undang-undang nanti itu akan terus kita rumuskan seperti apa 20 persen itu dan seperti apa biaya-biaya operasional itu pemerintah mulai memperhatikan ke perguruan-perguruan tinggi negeri agar UKT-nya bisa diturunkan serendah mungkin,” ujar Juliyatmono kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (9/7/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, pembahasan regulasi pendidikan ke depan harus memastikan anggaran pendidikan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap penurunan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
Menurutnya, selama pemerintah belum mampu menanggung biaya operasional kampus secara optimal, beban tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada mahasiswa melalui skema UKT.
“Karena pemerintah belum sempurna, belum cukup mampu untuk membiayai operasional perguruan tinggi. Jika pemerintah mampu membiayai perguruan tinggi ini, tentu biayanya akan jauh lebih murah. Jika perlu pun saatnya pendidikan tinggi pun harus gratis,” katanya.
Juliyatmono juga menyoroti kondisi ekonomi banyak keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anak, termasuk keluarga aparatur sipil negara (ASN) dengan golongan rendah yang memiliki lebih dari satu anak kuliah di perguruan tinggi negeri.
“ASN golongan 1, 2, bahkan 3 saja, jika dua putranya diterima di perguruan tinggi negeri, itu sungguh amat sangat berat untuk membiayai putra-putranya. Ini juga mesti harus ada intervensi dari pemerintah, apa diskresinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Karena itu, pemerintah diminta menjadikan pembiayaan pendidikan tinggi sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional (red)
Berita terkait
