JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera membentuk tim audit independen untuk mengusut kasus penahanan dana milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh platform belanja digital TikTok Shop. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar dana hasil penjualan yang menjadi modal usaha masyarakat dapat segera dicairkan.
Kaisar meminta Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memimpin pembentukan tim audit gabungan guna memastikan penyebab tertahannya dana para pelaku UMKM.
“Langkah darurat ini dituntut untuk menyelamatkan dana hasil penjualan yang menjadi modal perputaran usaha rakyat serta memastikan kepastian waktu pencairannya,” ujar Kaisar Abu Hanifah, Rabu (8/7/2026).
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena dana yang tertahan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha para pelaku UMKM. Mulai dari terganggunya pembelian bahan baku hingga kesulitan membayar gaji karyawan.
Karena itu, tim audit diminta mengungkap jumlah korban, total nilai dana yang tertahan, serta menelusuri apakah pembekuan saldo disebabkan gangguan sistem atau kebijakan sepihak platform digital yang merugikan mitra penjual.
“Kami sangat prihatin adanya penahanan dana milik pelaku UMKM. Karena itu, kami meminta pemerintah segera mengusut penyebab penahanan dana tersebut dan membentuk tim audit gabungan dari Kementerian Perdagangan, Komdigi, serta pihak terkait agar dana para pelaku UMKM dapat segera diselamatkan,” tegasnya.
Legislator PKB itu juga mengingatkan agar pelaku usaha lokal tidak menjadi korban lemahnya tata kelola perdagangan digital. Menurutnya, hasil audit harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi e-commerce sehingga hak-hak pelaku UMKM terlindungi.
“Pelaku UMKM tidak boleh menjadi pihak yang menanggung risiko akibat lemahnya tata kelola platform digital. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak pelaku usaha, terutama terkait dana hasil penjualan yang menjadi sumber perputaran modal mereka,” katanya.
Kaisar menilai pemerintah harus bertindak secara transparan dan cepat agar kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem perdagangan digital tetap terjaga. Ia mengingatkan, apabila persoalan ini dibiarkan, dampaknya bisa memicu kebangkrutan pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Dengan tekanan ekonomi global saat ini, pelaku UMKM menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Karena itu kami berharap negara melakukan langkah besar dalam melindungi sektor UMKM di tanah air,” pungkasnya (red)
Berita terkait
