JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas tewasnya seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwita akibat penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ia menilai peristiwa tersebut merupakan alarm serius bahwa perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik belum berjalan secara optimal.
Menurut Mafirion, kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum. Ia meminta pemerintah mengusut kasus tersebut secara independen, transparan, dan akuntabel.
“Kami sangat prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata. Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik. Karena itu, penembakan ini harus diusut tuntas melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap siapa pelakunya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum,” ujar Mafirion di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Peristiwa tragis itu terjadi di rumah orang tua korban di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Lokasi kejadian berada tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan serta pos dan markas TNI. Salah satu peluru dilaporkan menembus dinding rumah dan mengenai kepala korban yang sedang mengandung delapan bulan. Korban bersama bayi yang dikandungnya meninggal dunia.
Sementara itu, Komando Operasi Habema membantah keterlibatan anggotanya dalam insiden tersebut dan menyatakan tembakan berasal dari kelompok bersenjata.
Mafirion menegaskan pengusutan secara menyeluruh penting dilakukan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa. Menurutnya, impunitas hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum. Pengusutan yang tuntas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan,” tegasnya.
Legislator PKB itu juga menilai konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan penderitaan luas bagi masyarakat sipil. Selain kehilangan anggota keluarga, warga juga menghadapi ketakutan, terganggunya layanan kesehatan, pendidikan, hingga mata pencaharian.
“Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa,” katanya.
Mafirion menambahkan, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam konflik bersenjata. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil dengan meningkatkan pengamanan kawasan permukiman, menjamin akses layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan, serta memastikan masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut.
“Negara harus hadir bukan hanya ketika konflik terjadi, tetapi juga memastikan setiap warga sipil dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman kekerasan. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan penanganan konflik di Papua,” pungkasnya (red)
Berita terkait
