JAKARTA, BERITA SENAYAN – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah segera menghentikan pelatihan dasar militer bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) setelah lima peserta meninggal dunia selama mengikuti program tersebut. Koalisi menilai tragedi tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan militer tidak relevan diterapkan dalam program yang bertujuan mencetak pengelola koperasi.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (28/6/2026), koalisi menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban sekaligus menilai kematian lima peserta merupakan konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal dinilai keliru.
“Koalisi memandang, kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Koalisi menegaskan tidak ada hubungan langsung antara kompetensi mengelola koperasi dengan pelatihan dasar militer. Menurut mereka, profesionalisme pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, hingga kemampuan memberdayakan masyarakat.
“Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer. Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain mempertanyakan substansi pelatihan, koalisi juga mengkritik keterlibatan TNI dalam program KDMP. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi melampaui mandat utama TNI sekaligus memperluas praktik militerisasi di ruang sipil.
Koalisi menilai pendekatan militer justru berisiko melahirkan pola kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepatuhan dibanding dialog, kreativitas, dan penyelesaian masalah secara kolaboratif yang dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi sipil.
Mereka juga mengaitkan kasus ini dengan kritik sebelumnya terhadap berbagai program pemerintah yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk pendidikan bercorak militer bagi anak-anak di Jawa Barat.
Menurut koalisi, tragedi yang menewaskan lima peserta memperkuat pandangan bahwa pendekatan militer bukan solusi bagi persoalan pendidikan, sosial, maupun pengembangan sumber daya manusia di sektor koperasi.
Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah menghentikan program pelatihan dasar militer bagi calon Manajer KDMP dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihannya.
Selain itu, pemerintah juga diminta menghentikan berbagai program sipil yang melibatkan pendekatan militer, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar fungsi institusi pertahanan dan institusi sipil tetap berjalan sesuai prinsip negara demokrasi dan agenda reformasi sektor keamanan (red)
Berita terkait
