JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendorong Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat komunikasi lintas sektor terkait wacana perluasan kebijakan bebas visa bagi wisatawan mancanegara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mampu meningkatkan devisa tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.
Chusnunia menilai perbedaan pandangan antara Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan hal yang wajar karena masing-masing lembaga memiliki tanggung jawab berbeda. Namun, ia menegaskan pemerintah perlu segera mencari titik temu agar kepentingan ekonomi dan keamanan dapat berjalan beriringan.
“Dua-duanya memiliki niat baik. Polemik bebas visa menyiratkan benturan antara dua target besar negara, yakni pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan keamanan. Karena itu diperlukan titik temu lintas sektoral agar pelonggaran aturan tidak mengorbankan keamanan nasional, namun tetap mampu mendatangkan devisa maksimal,” ujar Chusnunia, Jumat (26/6/2026).
Politisi PKB itu memahami evaluasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang menilai kebijakan bebas visa bagi 169 negara pada masa lalu tidak berbanding lurus dengan peningkatan devisa. Bahkan setelah jumlah negara penerima fasilitas dibatasi menjadi 16 negara pada 2025, kunjungan wisatawan mancanegara justru mengalami peningkatan.
Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.
Di sisi lain, Chusnunia mengakui kajian Kementerian Pariwisata menunjukkan kebijakan bebas visa dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan bebas visa pada 2016 mampu meningkatkan permintaan wisata sebesar 24 persen dan membuka sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Meski jumlah kunjungan wisatawan asing Indonesia terus meningkat, Chusnunia mengingatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Karena itu, menurutnya, Indonesia harus mulai mengubah orientasi pengembangan sektor pariwisata dari mengejar jumlah wisatawan menjadi menarik wisatawan berkualitas yang memberikan dampak ekonomi lebih besar.
“Prinsip kami, Indonesia harus mulai berfokus pada wisatawan berkualitas (quality tourism) yang memberikan dampak ekonomi nyata, bukan sekadar mengejar kuantitas. Kalau ingin menyaingi Malaysia dan Thailand, pekerjaan rumah kita bukan hanya soal bebas visa, tetapi juga meningkatkan konektivitas penerbangan langsung, kemudahan akses, dan kualitas layanan pariwisata,” tegas Chusnunia.
Ia berharap Kementerian Pariwisata bersama Direktorat Jenderal Imigrasi segera menyusun formulasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (red)
Berita terkait
