Natalius Pigai Sebut Lembaga Survei Jadi Alat Manipulasi

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti maraknya lembaga survei yang dinilainya kini tidak lagi independen dan bahkan dijadikan alat untuk menyembunyikan kebenaran serta memanipulasi opini publik.

Hal itu disampaikan Pigai usai menghadiri Hari Bhakti ke-1 Kementerian HAM sekaligus Kick Off Menuju Hari HAM Sedunia, di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan.

“Presiden juga tidak percaya, kami juga tidak percaya, sama-sama kita enggak percaya. Kami percaya pada keyakinan kami membangun Indonesia,” kata Pigai kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Pigai menilai banyak lembaga survei di Indonesia saat ini justru beroperasi seperti organisasi bisnis tanpa integritas dan dana yang memadai. Menurutnya, lembaga survei di luar negeri umumnya merupakan korporasi besar yang menjaga reputasi, kejujuran, dan independensi mereka.

“Lembaga survei (di Indonesia) adalah orang-orang yang tidak punya uang. Beda dengan lembaga survei di dunia yang bonafide, punya integritas, dan independen,” ujarnya.

Ia menuding sejumlah lembaga survei di dalam negeri kerap membuat hasil penelitian yang tidak objektif dan berdasarkan konsep ‘like and dislike’ atau selera subjektif pihak tertentu.

Pernyataan Pigai muncul usai lembaga survei Celios merilis hasil penelitian terkait rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam survei itu, Pigai tercatat sebagai salah satu pejabat dengan kinerja terburuk dan direkomendasikan untuk di-reshuffle.

Dalam hasil survei Celios, Pigai memperoleh nilai -79 poin, sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berada di posisi pertama dengan nilai -151 poin. Untuk kategori Bidang Hukum dan HAM, Pigai menempati posisi terendah dengan -58 poin.

Menanggapi hasil survei tersebut, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM justru masuk tiga besar kementerian dengan kinerja terbaik dalam mendorong kebijakan prioritas Presiden.

“Kami nomor tiga loh, mengalahkan 47 kementerian dan lembaga lain. Itu data resmi dari Kantor Komunikasi Presiden,” tegas Pigai.

Ia menyindir kementerian yang mendapat nilai tinggi dari lembaga survei namun minim aktivitas langsung dengan rakyat.

“Coba lihat kementerian yang surveinya nomor satu, kerjanya apa? Pimpinannya di rumah AC, mobil AC, kantor AC, tidak pernah bertemu rakyat. Kok tiba-tiba jadi nomor satu,” ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa kinerja nyata di lapangan lebih penting daripada hasil survei, dan meminta publik tidak mudah mempercayai hasil lembaga survei yang tidak transparan dalam metodologi maupun pendanaannya (red)