JAKARTA, BERITA SENAYAN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera,” ujar Prabowo.
Presiden menilai kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian membuat negara harus hadir menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kepentingan rakyat.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki modal kuat menghadapi tantangan global, mulai dari posisi geografis strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, hingga disiplin fiskal nasional yang tetap terjaga.
Ia memaparkan sejumlah indikator ekonomi nasional yang dinilai masih solid, di antaranya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen year on year (YoY), inflasi April 2026 sebesar 2,42 persen YoY, serta surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.
Selain itu, cadangan devisa Indonesia pada April 2026 mencapai USD146,2 miliar atau setara 5,8 bulan impor.
Prabowo juga menegaskan pemerintah akan menjaga APBN tetap sehat melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja yang efisien dan produktif, serta pembiayaan yang inovatif dan berkeadilan.
“Saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil,” tegasnya.
Dalam pidato tersebut, Prabowo turut memaparkan delapan prioritas pembangunan nasional tahun 2027, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan (red)
Berita terkait
