JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyoroti pentingnya penguatan demokrasi internal partai dibanding sekadar pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan pimpinan partai maksimal dua periode.
Menurutnya, esensi utama yang harus diperkuat adalah mekanisme internal partai agar berjalan sehat, transparan, dan tidak terpusat pada satu figur.
“Yang lebih penting adalah adanya demokrasi internal yang menjamin proses di partai berjalan sehat sehingga kekuasaan tidak hanya bertumpu ke satu orang,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Sarmuji menilai, dengan sistem internal yang baik, partai politik dapat menciptakan proses kaderisasi yang lebih terbuka dan kompetitif tanpa harus bergantung pada pembatasan masa jabatan semata.
Selain itu, ia juga menanggapi usulan KPK terkait kewajiban kaderisasi bagi bakal calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, proses rekrutmen politik harus tetap memberikan ruang luas bagi tokoh-tokoh terbaik, termasuk dari luar partai.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama partai politik adalah menghadirkan pemimpin terbaik bagi bangsa, bukan membatasi kandidat hanya dari internal partai.
“Orang-orang terbaik harus diberi ruang untuk bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden,” tegasnya.
Sarmuji juga menilai bahwa keberadaan kader partai sebagai calon tetap menjadi nilai tambah, namun tidak boleh menutup peluang bagi figur eksternal yang memiliki kapasitas dan integritas.
Dengan demikian, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penguatan sistem internal partai dan keterbukaan dalam proses rekrutmen politik nasional.
Sebelumnya, KPK melalui kajian tata kelola partai politik mengusulkan sejumlah perubahan, termasuk penguatan kaderisasi dan pembatasan masa jabatan pimpinan partai, sebagai upaya mencegah potensi korupsi di sektor politik (red)
Berita terkait
