KUPANG, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti masih minimnya sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di perguruan tinggi swasta. Sorotan tersebut disampaikan usai pertemuan dengan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Rabu (22/4/2026), di mana Komisi X DPR RI menerima berbagai aspirasi dari kampus di wilayah tersebut.
Menurut Lalu Hadrian, keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di NTT, yang masih masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami menerima banyak masukan terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, terutama dari perguruan tinggi swasta,” ujarnya.
Ia menilai, pengelolaan pembangunan sarpras kampus perlu dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar proses bantuan dapat lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
Dengan skema tersebut, perguruan tinggi—khususnya PTS—akan lebih mudah mengakses dukungan pembangunan fasilitas yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.
“Kami mendorong agar pengelolaan sarpras ini bisa kembali ke kementerian, sehingga perguruan tinggi dapat lebih mudah memperoleh dukungan fasilitas,” tegasnya.
Selain sarpras, Lalu Hadrian juga menyinggung pentingnya peningkatan akses beasiswa seperti KIP Kuliah dan beasiswa afirmasi bagi mahasiswa di kawasan 3T, termasuk NTT.
Ia menegaskan bahwa perhatian lebih terhadap wilayah Indonesia timur menjadi kunci untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.
“Wilayah Indonesia timur membutuhkan perhatian serius agar tidak tertinggal dan mampu bersaing dengan daerah lain,” pungkasnya (red)
Berita terkait
