JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dinilai dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi, sehingga membebani masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang dijalankan melalui Pertamina tersebut menunjukkan minimnya komunikasi publik dari pemerintah dalam mengambil keputusan strategis di sektor energi.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” ujar Mufti dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Ia menilai, lonjakan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex terjadi tanpa kesiapan masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga mengingatkan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan kalangan menengah atas, tetapi juga masyarakat bawah yang kesulitan mengakses BBM subsidi.
Mufti menyoroti kondisi di lapangan, di mana kelangkaan BBM subsidi memaksa sebagian masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi yang kini harganya melonjak tajam.
“Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat sebagai isu keadilan sosial, bukan sekadar kebijakan energi semata.
“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat,” lanjutnya.
Mufti pun mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera memperbaiki distribusi BBM subsidi agar masyarakat yang berhak dapat memperoleh akses yang layak.
Selain itu, ia meminta pemerintah lebih responsif terhadap kondisi global, termasuk segera menurunkan harga BBM apabila situasi memungkinkan.
“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” pungkasnya (red
Berita terkait
