JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor daging dan produk hewani yang dinilai tidak bisa terus dibiarkan.
Ia menegaskan, revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi langkah strategis untuk menghentikan ketergantungan tersebut sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.
“280 juta rakyat Indonesia, tapi kita makan protein daging susunya harus tergantung dari luar. Ini kayaknya tidak bisa terus-terusan seperti ini,” ujar Siti Hediati dalam RDPU di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, persoalan sektor peternakan tidak hanya berkaitan dengan populasi ternak, tetapi juga menyangkut ketersediaan pakan dan pengelolaan lahan yang selama ini belum optimal.
Ia menilai, perencanaan ekosistem peternakan yang belum terintegrasi menjadi salah satu penyebab utama lemahnya produksi dalam negeri.
“Saya sepakat bahwa masalah peternakan ini bukan hanya mengenai binatangnya, tapi juga bagaimana makannya. Itu harus dipikirkan secara serius,” tegasnya.
Politisi dari Partai Gerindra tersebut menambahkan, revisi undang-undang diharapkan mampu mengubah arah kebijakan peternakan nasional agar lebih berkelanjutan dan berdaya saing.
Komisi IV DPR RI juga berkomitmen mendorong percepatan revisi regulasi tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada daging dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Siti Hediati, langkah ini menjadi penting di tengah meningkatnya kebutuhan protein hewani seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia.
“Revisi ini penting karena bisa mengubah peta industri peternakan kita ke depan,”pungkasnya (red).
Berita terkait
