Atalia Praratya Kritik War Ticket Haji Berpotensi Rugikan Jemaah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wacana penerapan sistem war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai kritik tajam dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan jemaah dan menciptakan ketimpangan akses dalam pelaksanaan ibadah haji.

Menurut Atalia, skema war ticket yang mengusung konsep “siapa cepat bayar, dia berangkat” justru berisiko menggeser prinsip keadilan yang selama ini dijaga dalam sistem antrean haji di Indonesia. Ia menegaskan bahwa ibadah haji tidak seharusnya diperlakukan seperti transaksi berbasis kecepatan dan kemampuan teknologi.

“War ticket ini berpotensi menciptakan ketidakadilan baru. Yang punya akses teknologi cepat dan dana siap akan diuntungkan, sementara masyarakat biasa bisa tersisih,” ujar Atalia di Jakarta, Kamis (10/4/2026).

Ia mengingatkan bahwa sistem antrean berbasis nomor porsi saat ini telah memberikan kepastian bagi jutaan jemaah. Bahkan, sistem tersebut juga mendukung pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji sehingga mampu memberikan subsidi biaya bagi calon jemaah.

Atalia menilai perubahan ke sistem war ticket tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas keuangan haji yang selama ini menopang keberlangsungan penyelenggaraan ibadah.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi munculnya praktik percaloan dan manipulasi sistem jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa kesiapan yang matang. Menurutnya, kondisi ini justru bisa memperkeruh persoalan antrean yang selama ini ingin diselesaikan pemerintah.

Lebih jauh, Atalia mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan strategis yang menyangkut jutaan jemaah. Ia menekankan pentingnya kajian komprehensif serta pelibatan publik sebelum menerapkan perubahan besar dalam sistem haji nasional.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan penguatan basis data nasional jemaah serta peningkatan efisiensi pemberangkatan sebagai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Masalah antrean harus diselesaikan dengan solusi sistemik, bukan dengan pendekatan instan seperti war ticket yang justru berisiko menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Atalia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga prinsip keadilan dalam penyelenggaraan haji, mengingat jutaan masyarakat Indonesia telah menunggu giliran keberangkatan selama bertahun-tahun.

“Ini bukan sekadar soal kecepatan, tapi soal keadilan bagi seluruh jemaah,” pungkasnya (red)