Zainul: Inisiatif Gresik Tangani Anak PMI Jadi Model Nasional

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Inisiatif Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menangani anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) tanpa status kewarganegaraan dinilai layak menjadi model kebijakan nasional. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin (6/4/2026).

Zainul menyoroti langkah konkret Pemkab Gresik yang aktif memulangkan anak-anak PMI dari luar negeri sekaligus memberikan dokumen kependudukan serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.

“Tugas kami di Komisi IX adalah memberikan payung hukum atas upaya ini. Tanpa legalitas, anak-anak ini tidak akan punya akses pendidikan maupun layanan kesehatan,” ujar Zainul.

Menurutnya, persoalan anak PMI tanpa identitas merupakan isu serius yang selama ini belum tertangani secara sistematis. Banyak dari mereka lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara hukum, sehingga tidak memiliki dokumen resmi dan hidup dalam kondisi rentan.

“Ini jujur saja belum sempat tercapture di Komisi IX. Padahal mereka hidup tanpa status kewarganegaraan, tanpa identitas yang jelas,” ungkapnya.

Zainul menegaskan bahwa langkah Gresik menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan kebijakan di tingkat nasional. Ia mendorong agar pendekatan serupa dapat direplikasi oleh daerah lain, sekaligus diperkuat melalui regulasi yang lebih komprehensif dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan komitmennya untuk memastikan anak-anak PMI mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk pemulangan yang aman dan pemenuhan hak dasar.

“Anak-anak tidak boleh menjadi korban jarak dan migrasi. Mereka harus pulang dengan aman, terlindungi, dan memiliki masa depan yang jelas,” tegasnya.

Data Pemkab Gresik mencatat, hingga akhir 2025 terdapat sekitar 80 anak asal daerah tersebut yang berisiko terlantar di luar negeri. Sebanyak 30 anak di antaranya telah masuk dalam prioritas pemulangan secara bertahap.

Melalui forum RDPU ini, Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong hadirnya kebijakan nasional yang lebih kuat, guna memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak PMI, khususnya yang tidak memiliki status kewarganegaraan (red)