Berita Senayan
Network

Juliyatmono Soroti Putus Sekolah SMP Picu Rendahnya RLS Sulteng

Redaksi
Laporan Redaksi
Minggu, 05 April 2026, 16:41:42 WIB
Juliyatmono Soroti Putus Sekolah SMP Picu Rendahnya RLS Sulteng
Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono



PALU, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyoroti tingginya angka putus sekolah di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebagai salah satu penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih berada di angka 9,1 tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah tenaga kerja lulusan SMP, yang mengindikasikan banyak siswa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Saya melihat ada penurunan di tingkat SMP, sementara angkatan kerja lulusan SMP justru meningkat. Artinya, angka putus sekolah di jenjang SMP bertambah karena mereka langsung terserap ke dunia kerja,” ujar Juliyatmono dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Palu, Rabu (1/4/2026).

Ia menilai fenomena ini harus menjadi perhatian serius, karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah. Dengan mayoritas penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga SMP, daya saing tenaga kerja dinilai masih terbatas.

Juliyatmono menegaskan perlunya penelusuran mendalam terhadap faktor penyebab putus sekolah, baik dari sisi keterbatasan akses pendidikan maupun tekanan ekonomi keluarga.

“Rata-rata lama sekolah 9,1 tahun ini perlu kita telusuri penyebabnya. Apakah karena akses pendidikan yang belum merata atau faktor pembiayaan,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat program wajib belajar hingga minimal 13 tahun atau setara pendidikan menengah atas, agar angka partisipasi sekolah dapat meningkat.

“Bagaimana akses ini dipermudah dan seluruh masyarakat usia sekolah benar-benar dapat mengikuti wajib belajar. Minimal harus menyelesaikan pendidikan dasar 13 tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Juliyatmono menekankan pentingnya peran data statistik dalam membaca kondisi riil di lapangan dan merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

“Data sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, karena kualitas sumber daya manusia ditentukan dari situ,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika tren putus sekolah ini terus berlanjut, maka dampaknya tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan di masa mendatang.

“Jika tidak diselesaikan, kelompok berpendidikan rendah akan semakin besar. Ini berbahaya karena berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan,” pungkasnya (red)