Syafruddin Desak Kriteria Penerima BBM Subsidi Harus Transparan Agar Tepat Sasaran

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menetapkan kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara tegas dan transparan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul rencana pemerintah membatasi penjualan BBM subsidi dan BBM penugasan mulai 1 April 2026 guna menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Syafruddin menilai, penetapan kriteria yang jelas menjadi kunci agar kebijakan pembatasan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kementerian ESDM harus segera menetapkan kriteria penerima BBM bersubsidi yang berbasis pada data terpadu nasional dengan integrasi lintas sektor. Kita butuh sinkronisasi data kendaraan dan profil sosial-ekonomi pengguna untuk memastikan bahwa subsidi ini benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak secara sistemik, bukan justru dinikmati kelompok yang mampu,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan, kebijakan pembatasan tidak boleh dilakukan tanpa dasar data yang kuat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh data penerima terintegrasi agar penyaluran subsidi tepat sasaran.

“Kami berharap kebijakan penghematan energi ini tidak malah memicu gejolak di publik karena ketidakjelasan penerima BBM subsidi dan penugasan,” katanya.

Lebih lanjut, Syafruddin mengingatkan bahwa langkah pengendalian konsumsi BBM menjadi penting di tengah tekanan global terhadap pasokan energi, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

“Langkah ini penting untuk memastikan penghematan BBM ini benar-benar membantu negara dalam mengantisipasi dampak kelangkaan energi akibat konflik Timur Tengah. Kita harus sadar dan waspada bahwa selama ini Indonesia merupakan negara net importir BBM,” tegasnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga mempercepat transisi menuju kedaulatan energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

“Pemerintah harus segera mewujudkan kedaulatan energi dengan memperbesar penggunaan energi baru terbarukan. Upaya riset dan pengembangan energi alternatif juga harus digalakkan dengan menggandeng kampus serta lembaga riset terkait,” ujarnya.

Menurut Syafruddin, ketergantungan terhadap energi fosil dan impor energi harus segera dikurangi melalui strategi jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak.

“Ketergantungan sumber energi kepada negara lain sama saja dengan kehilangan separuh kedaulatan. Indonesia punya potensi besar energi baru terbarukan yang bisa segera dimanfaatkan,” pungkasnya (red)