Cak Imin Tekankan MoU Helsinki Kunci Kemandirian dan Kesejahteraan Aceh

BANDA ACEH, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam pelantikan pengurus DPW PKB Aceh periode 2026–2031 di Banda Aceh, Selasa (malam), sebagai bagian dari komitmen mendorong penguatan daerah di tingkat nasional.

“MoU Helsinki bukan sekadar dokumen sejarah, tetapi janji politik yang harus terus diperjuangkan agar Aceh benar-benar mandiri dan sejahtera,” ujar Cak Imin.

Menurutnya, implementasi kesepakatan damai tersebut hingga kini belum berjalan optimal dan masih membutuhkan dorongan kuat dari pemerintah pusat agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.

Ia menilai, penguatan kemandirian Aceh tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada konsistensi kebijakan nasional dalam mendukung potensi daerah.

“Semangat transformasi yang diusung pemerintah saat ini harus dimanfaatkan untuk menggali potensi Aceh. Daerah ini punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa untuk berdiri secara mandiri,” katanya.

Selain menyoroti MoU Helsinki, Cak Imin juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap persoalan kebencanaan yang kerap melanda Aceh, seperti banjir dan longsor.

“Pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan riil masyarakat Aceh, terutama dalam menghadapi bencana yang terus berulang,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut berpesan kepada kader PKB Aceh agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan hadir memberikan solusi bagi masyarakat.

“Kepercayaan rakyat adalah tanggung jawab besar. PKB harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar kekuatan politik,” ujarnya.

Cak Imin optimistis, dengan penguatan komitmen politik dan implementasi kebijakan yang tepat, Aceh dapat berkembang menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera di masa depan (red)