Picu Banjir Bali, Komisi V DPR RI: Evaluasi Total Izin Pengembangan Restoran & Hotel di Bali

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai persoalan banjir yang kian sering terjadi di Bali tidak lepas dari carut-marut tata ruang dan perizinan pembangunan. Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengevaluasi izin hotel dan restoran yang dinilai menggerus kawasan hijau serta daerah serapan air.

Menurut Huda, cuaca ekstrem memang memicu banjir parah di kawasan Sanur, Denpasar, namun kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan memperparah dampaknya. Evakuasi warga dan turis asing menggunakan perahu karet di Jalan Bumiayu menjadi bukti bahwa infrastruktur drainase tidak lagi memadai.

“Masifnya pembangunan yang melanggar kawasan hijau dan sempadan sungai membuat daya serap air turun drastis. Pemerintah harus evaluasi total izin-izin pengembangan restoran dan hotel di Bali,” kata Huda di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai banjir dan persoalan sampah saling terkait sebagai indikator kesalahan pengelolaan wilayah. Ia mengingatkan, citra Bali sebagai destinasi wisata dunia bisa tergerus jika persoalan lingkungan dibiarkan berlarut.

Selain audit perizinan, Huda mendorong perbaikan menyeluruh drainase perkotaan serta pengerukan sedimentasi sungai di titik rawan banjir seperti Seminyak dan Kuta. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan fungsi kawasan hijau dan lahan pertanian sebagai area resapan air.

“Kalau tata ruang tidak dibenahi sekarang, banjir akan terus jadi agenda rutin setiap musim hujan. Dampaknya bukan cuma ke warga, tapi juga ke pariwisata Bali,” tegas Huda (red)