Ratna Juwita Sari Dorong Audit Impor Migas AS

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendorong pemerintah membuka audit struktur biaya impor minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat agar kerja sama energi bernilai besar itu benar-benar menguntungkan negara. Ia mengingatkan, tanpa transparansi biaya, risiko pembengkakan ongkos logistik hingga fluktuasi kurs bisa berujung pada tekanan harga BBM dan LPG di dalam negeri.

Menurut Ratna, rute pengiriman dari kawasan Teluk Meksiko ke Indonesia jauh lebih panjang dibandingkan pasokan dari Timur Tengah. Kondisi ini berpotensi menambah beban biaya asuransi dan transportasi yang perlu dihitung secara cermat dalam setiap kontrak pembelian.

“Setiap kontrak harus business to business yang sehat dan mengutamakan kepentingan nasional. Komponen harga—mulai ongkos angkut, skema pembayaran, sampai potensi fluktuasi kurs—harus dievaluasi terbuka,” kata Ratna di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Sekretaris DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bidang Sumber Daya Alam itu menekankan pentingnya mitigasi risiko oleh pemerintah dan BUMN energi agar kerja sama impor migas tetap berkelanjutan. Ia juga meminta diversifikasi sumber pasokan dan optimalisasi produksi dalam negeri terus diprioritaskan demi menjaga ketahanan energi nasional.

“Saya mendorong audit terbuka terhadap struktur biaya dan proyeksi keekonomian impor ini. Jangan sampai ketergantungan pada satu skema kerja sama melemahkan ketahanan energi kita,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia berkomitmen membeli komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar. Kesepakatan tersebut mencakup impor LPG, minyak mentah (crude oil), serta BBM atau bensin olahan.

Implementasi kerja sama dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga yang telah menandatangani MoU dan confirmation letter dengan dua perusahaan AS.

Ratna menegaskan, Komisi XII DPR RI akan memperketat fungsi pengawasan agar implementasi kesepakatan berlangsung transparan, efisien, dan tidak membebani APBN maupun daya beli masyarakat (red)