JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Umum PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Hetifah Sjaifudian, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan internal Brimob Polri menyusul kasus kekerasan yang menewaskan pelajar di Kota Tual. Menurutnya, reformasi tata kelola penggunaan kekuatan aparat perlu dipercepat untuk memastikan ruang publik aman bagi anak.
“Sekolah dan ruang publik harus menjadi ruang aman. SOP penggunaan kekuatan aparat, khususnya saat berinteraksi dengan anak dan warga sipil, wajib dievaluasi total,” tegas Hetifah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ia menilai penanganan kasus ini harus menjadi momentum pembenahan sistemik, bukan hanya penegakan hukum terhadap pelaku. Penguatan pembinaan personel, pengawasan berlapis, serta pelatihan berbasis hak anak dinilai krusial agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Tidak boleh ada impunitas. Proses pidana dan etik harus berjalan transparan. Tapi yang sama penting, kita perbaiki hulunya: standar operasi, pengawasan, dan budaya penggunaan kekuatan,” ujarnya.
Hetifah juga meminta mekanisme perlindungan saksi dan korban diperkuat agar keluarga korban mendapatkan rasa aman selama proses hukum berjalan. Ia menegaskan DPR akan mengawal evaluasi lintas institusi untuk memastikan rekomendasi kebijakan benar-benar dijalankan.
“Negara wajib hadir melindungi anak. Reformasi SOP dan pengawasan aparat adalah prasyarat agar kepercayaan publik pulih,” pungkasnya.
Berita terkait
