JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano menegaskan bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal merupakan ancaman serius bagi keselamatan rakyat dan tidak boleh lagi ditoleransi. Pernyataan tersebut disampaikannya menyusul tewasnya 19 penambang emas dalam dua peristiwa terpisah di Bogor, Jawa Barat, dan Sarolangun, Jambi, dalam sepekan terakhir.
Menurut legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, tragedi berulang di lokasi tambang liar menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap pekerja sektor informal yang mempertaruhkan nyawa demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Ini bukan sekadar kecelakaan kerja, tetapi kegagalan negara dalam melindungi warganya. Tambang emas ilegal jelas mengancam nyawa rakyat dan harus dihentikan,” ujar Rico di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Rico mengungkapkan, insiden di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, yang menewaskan 11 orang akibat paparan gas beracun, serta longsor tambang di Sarolangun yang menimbun para pekerja, menjadi bukti bahwa aktivitas ilegal tersebut sangat berbahaya.
Ia menilai, para penambang bekerja tanpa standar keselamatan, alat pelindung, maupun jaminan sosial. Kondisi itu, kata Rico, merupakan praktik yang tidak manusiawi dan tidak boleh terus dibiarkan.
“Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat berisiko tanpa perlindungan apa pun. Negara harus hadir, bukan dengan pembiaran, tetapi dengan penegakan hukum dan solusi yang manusiawi,” tegasnya.
Selain aspek keselamatan, Rico juga menyoroti dampak ekonomi dan lingkungan dari penambangan emas ilegal. Aktivitas tersebut tidak memberikan kontribusi apa pun bagi negara, namun meninggalkan kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Tidak ada pajak, tidak ada royalti, tidak ada PNBP. Yang ada justru kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Ini jelas kejahatan serius,” katanya.
Rico pun mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang berada di balik operasional tambang emas ilegal. Ia meminta penegakan hukum tidak berhenti pada pekerja lapangan, melainkan menjerat aktor utama dan pemodal yang selama ini menikmati keuntungan.
“Jika penegakan hukum tegas sampai ke akar masalah, tragedi seperti ini tidak akan terus berulang,” pungkasnya (red)
Berita terkait
