Christiany Eugenia Paruntu: Bawang Ilegal Berpenyakit Ancam Ketahanan Pangan

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kasus penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal yang terindikasi membawa penyakit ke Indonesia menuai sorotan serius. Masuknya komoditas hortikultura tanpa prosedur karantina dan dokumen resmi dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem pertanian nasional serta mengancam ketahanan pangan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menegaskan praktik penyelundupan pangan tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, ancaman terbesar dari kasus ini bukan semata pada jumlah bawang bombay yang masuk secara ilegal, melainkan risiko penyebaran penyakit tanaman yang dapat berdampak jangka panjang bagi petani lokal.

“Jika komoditas berpenyakit masuk tanpa proses karantina, dampaknya bisa sangat merugikan. Ini bukan hanya soal perdagangan ilegal, tetapi menyangkut perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional,” ujar Christiany di Jakarta, Senin (12/01/2025).

Ia menilai terungkapnya kasus tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan impor dan distribusi komoditas pangan strategis. Christiany meminta Kementerian Perdagangan bersikap lebih tegas melalui pengetatan perizinan impor, pengawasan distribusi pasca-pelabuhan, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan.

Selain itu, ia juga menyoroti peran BUMN di sektor logistik dan pangan agar turut bertanggung jawab memastikan rantai pasok berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir membuka celah masuknya komoditas ilegal ke pasar domestik. “Pengawasan harus tegas dari hulu ke hilir. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merugikan petani dan konsumen,” tegasnya.

Christiany juga mengingatkan dampak ekonomi dari beredarnya bawang bombay ilegal terhadap stabilitas harga di tingkat petani. Masuknya produk ilegal berpotensi menekan harga panen, melemahkan daya saing, serta menurunkan semangat produksi petani hortikultura dalam negeri.

Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan pasar domestik, termasuk memastikan penyerapan hasil produksi petani lokal dan menjaga keseimbangan pasokan agar harga tetap berpihak pada petani.

Menutup pernyataannya, Christiany Eugenia Paruntu menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Ia menilai penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi kunci menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun jika praktik penyelundupan masih dibiarkan. Negara harus hadir melindungi petani, konsumen, dan masa depan pertanian nasional,” pungkasnya (red)