Toha Desak BPN Tolak Alih Fungsi Sawah

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersikap tegas menolak setiap permohonan alih fungsi lahan sawah produktif. Desakan ini disampaikan menyusul terungkapnya alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 hektar sepanjang 2019–2025.

Menurut Toha, praktik alih fungsi lahan yang masif menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menilai, tanpa langkah tegas dari BPN, lahan pertanian strategis akan terus tergerus oleh kepentingan industri dan permukiman.

“BPN harus menjadi garda terdepan. Setiap pengajuan alih fungsi lahan sawah produktif wajib ditolak. Ini bukan soal investasi, tapi soal keselamatan pangan bangsa,” ujar Toha, Jumat (12/12/2025).

Toha juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga lahan pertanian. Ia meminta kepala daerah tidak memberikan celah bagi pengembang yang mencoba mengubah fungsi sawah demi keuntungan jangka pendek.

“Kepala daerah harus berani menegakkan aturan. Jangan ada kompromi dengan pengusaha yang mengorbankan lahan pangan. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus ditempuh agar ada efek jera,” tegasnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V itu menilai, sawah memiliki nilai strategis yang tidak tergantikan. Selain menopang perekonomian petani, keberadaan sawah juga menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.

Ia mengingatkan, apabila alih fungsi lahan terus dibiarkan, Indonesia berisiko menghadapi krisis pangan yang berdampak luas pada stabilitas sosial dan ekonomi.

“Kita tidak boleh lengah. Perlindungan lahan sawah harus menjadi prioritas bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah,” pungkas Toha.

Toha berharap pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan konsistensi tata ruang, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan alih fungsi lahan pertanian (red)