JAKARTA, BERITA SENAYAN– Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan pemerintah agar tidak lengah setelah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berhasil dipadamkan. Kerusakan lingkungan akibat kebakaran berpotensi memicu bencana lanjutan, terutama banjir dan tanah longsor saat curah hujan meningkat.

Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat lebih dari 202 ribu hektare lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang mengalami dampak terparah, dengan luas kebakaran mencapai puluhan ribu hektare. Sementara itu, data BNPB per 12 Oktober 2026 mencatat sekitar 51 ribu hektare lahan terdampak kebakaran di provinsi tersebut.

“Api memang sudah dipadamkan, tetapi kerusakannya belum selesai. Lahan yang terbakar kehilangan tutupan vegetasi, dan itu membuka jalan bagi bencana berikutnya,” ujar Daniel.

Menurut Daniel, hilangnya tutupan vegetasi membuat hutan dan lahan tidak lagi mampu menyerap serta menahan air hujan secara optimal. Ketika curah hujan meningkat, air lebih cepat mengalir di permukaan tanah sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama di wilayah hulu serta kawasan yang baru terbakar.

Ia menilai pemerintah harus mulai mengantisipasi dampak lanjutan karhutla sejak sekarang. Penanganan bencana, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup pemulihan lingkungan dan mitigasi risiko hidrometeorologi.

Banjir Aceh Jadi Peringatan Dampak Kerusakan Lingkungan

Daniel mencontohkan banjir yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada awal November 2026. Bencana tersebut merendam ribuan rumah dan area persawahan, merusak tanggul serta jaringan air bersih PDAM Panteraja, dan mengganggu akses jalan nasional lintas Banda Aceh–Medan di Gampong Manyang Cut.

Hingga 10 November 2026, genangan masih bertahan di sejumlah desa. BNPB juga melaporkan sebanyak 40 keluarga mengungsi seiring meluasnya banjir.

“Yang terdampak bukan hanya rumah, tetapi juga air bersih, sawah, dan akses jalan. Ini pelajaran bagi kita semua agar daerah rawan lain, termasuk di Kalimantan Barat, tidak menunggu kejadian baru bergerak,” kata Daniel.

Ia menegaskan, pengalaman banjir di Aceh harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah lain yang memiliki kerentanan serupa. Langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum bencana meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.

Daniel Desak Pemerintah Siapkan Anggaran Mitigasi Bencana

Untuk mencegah dampak lanjutan karhutla, Daniel mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat koordinasi. Instansi yang perlu dilibatkan antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, dan BMKG.

Ia meminta pemerintah segera memetakan wilayah rawan banjir dan longsor, terutama kawasan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran. Pemetaan tersebut penting sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan anggaran antisipasi untuk mitigasi struktural, seperti normalisasi sungai dan rehabilitasi lahan kritis, serta kebutuhan kesiapsiagaan darurat di daerah.

“Anggaran mitigasi harus disiapkan sebelum bencana datang, bukan setelah korban berjatuhan,” tegasnya.

Daniel juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai perubahan fenomena iklim. Setelah dampak El Niño Godzilla yang memicu kemarau panjang dan karhutla, kondisi berpotensi berbalik menuju La Niña Godzilla yang ditandai curah hujan ekstrem.

Menurutnya, kedua fenomena tersebut sama-sama memiliki risiko besar bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan menghadapi ancaman kekeringan maupun bencana hidrometeorologi agar keselamatan warga dan lingkungan tetap terlindungi (red)