JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kepemilikan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak boleh menjadi jaminan akhir bahwa suatu produk akan selalu memenuhi standar kualitas dan keamanan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan secara berkala terhadap produk yang telah bersertifikat agar masyarakat terlindungi dari barang yang tidak sesuai ketentuan.

Hal tersebut ditegaskan Kapoksi Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) SNI Komisi VII DPR RI bersama pakar senior Governance, Risk, and Compliance (GRC), Waluyo Marto Wiyoto, Senin (16/11/2026).

Kaisar menilai penerbitan sertifikat SNI harus diikuti pemantauan berkelanjutan, terutama setelah produk beredar di pasar. Menurutnya, konsistensi mutu menjadi aspek penting dalam memastikan standardisasi benar-benar memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Kepemilikan sertifikat SNI belum otomatis menjamin konsistensi mutu produk dalam jangka panjang. Pemerintah harus memastikan pengujian dan pemantauan dilakukan secara berkala. Ini penting untuk melindungi masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Kaisar.

Kaisar Minta Produk Tak Sesuai SNI Dievaluasi dan Ditindak

Kaisar menegaskan, pengawasan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan ketika proses sertifikasi berlangsung. Produk yang sudah memperoleh sertifikat tetap harus dipantau untuk memastikan kualitasnya konsisten selama beredar di masyarakat.

Jika ditemukan ketidaksesuaian terhadap standar yang ditetapkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas melalui mekanisme yang jelas, termasuk penarikan produk apabila diperlukan.

Ia juga mendorong pengembangan sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi. Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat lebih mudah memeriksa keabsahan dan status sertifikat SNI suatu produk sebelum menggunakannya.

Selain itu, Kaisar menilai pembagian tanggung jawab antara Badan Standardisasi Nasional (BSN), kementerian dan lembaga sektoral, pemerintah daerah, serta Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu diperjelas. Kejelasan kewenangan dinilai penting agar pengawasan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Infrastruktur Mutu Indonesia Masih Hadapi Sejumlah Tantangan

Dalam RDPU tersebut, Waluyo Marto Wiyoto memaparkan hasil pemetaan infrastruktur mutu internasional 2026. Berdasarkan data yang disampaikan, Indonesia menempati peringkat ke-31 dari 170 negara dengan skor 64,8 dari 100. Capaian ini meningkat dibandingkan skor 60,7 pada 2024.

Meski mengalami peningkatan, Indonesia masih menghadapi tantangan pada kemampuan pengujian kesesuaian produk yang memperoleh skor 39,0 dan sistem pengukuran atau metrologi dengan skor 42,5.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas laboratorium pengujian serta akurasi alat ukur untuk mendukung penerapan standar mutu industri nasional.

Menanggapi paparan tersebut, Kaisar menekankan bahwa penguatan standardisasi nasional harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Menurutnya, keberhasilan penerapan SNI tidak cukup diukur dari jumlah standar maupun sertifikat yang diterbitkan. Ukuran utamanya adalah konsistensi kualitas produk, meningkatnya daya saing industri nasional, serta terjaminnya keamanan masyarakat sebagai konsumen (RED)