JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera memperjelas mekanisme pengawasan serta penindakan terhadap peredaran cairan rokok elektrik atau vape. Ia mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan cairan vape sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Desakan tersebut disampaikan menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026, yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan, penyalahgunaan, produksi, maupun perdagangan rokok elektrik.

Menurut Hasbiallah yang akrab disapa Hasbi, fatwa tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menilai pengawasan terhadap kandungan cairan vape perlu diperketat karena berpotensi disusupi zat berbahaya dan narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS).

“Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 sudah memberikan rambu moral dan keagamaan yang sangat jelas mengenai mudarat vape. Kini, giliran instrumen negara yang harus bergerak cepat. Sebagai mitra kerja di Komisi III, saya meminta BNN bersama BPOM memperjelas pembagian wewenang serta memperketat pengawasan hulu hingga hilir terhadap komposisi cairan likuid yang beredar bebas di pasaran,” ujar Hasbi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I itu menyoroti masih adanya area abu-abu dalam pengawasan standar keamanan kandungan kimia cairan vape. Kondisi tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan sindikat peredaran gelap narkoba untuk mengemas narkotika cair ke dalam botol vape yang sulit dikenali secara kasat mata.

Hasbi Minta BNN dan BPOM Perjelas Kewenangan Pengawasan Vape

Hasbi meminta BPOM memastikan standardisasi dan izin edar bahan kimia yang digunakan dalam cairan vape. Sementara itu, BNN diminta memperkuat fungsi intelijen dan penindakan terhadap potensi penyalahgunaan cairan vape yang mengandung narkotika.

“Jangan sampai ada lagi tumpang tindih kewenangan atau celah hukum yang membuat peredaran cairan ilegal lolos dari pantauan. BPOM harus memastikan standarisasi dan izin edar bahan kimia yang digunakan, sementara BNN wajib mengintensifkan intelijen dan penindakan terhadap potensi penyalahgunaan likuid mengandung narkotika,” tegas Ketua DPW PKB DKI Jakarta tersebut.

Menurutnya, kejelasan pembagian kewenangan antarlembaga sangat diperlukan agar pengawasan berjalan efektif. Pengawasan harus dilakukan sejak proses produksi, distribusi, hingga penjualan cairan vape di pasaran.

Ia mengingatkan, tanpa pengawasan yang terintegrasi, celah peredaran cairan ilegal dapat terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengedarkan zat berbahaya melalui produk rokok elektrik.

Hasbi Dorong Polri Ikut Operasi Peredaran Cairan Vape Ilegal

Selain BNN dan BPOM, Hasbi juga mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi dengan kedua lembaga tersebut. Ia meminta operasi pengawasan dilakukan hingga tingkat distributor dan gerai ritel untuk mencegah peredaran cairan vape ilegal.

Menurutnya, perlindungan masyarakat dari bahaya zat adiktif harus menjadi prioritas bersama. Upaya tersebut juga sejalan dengan komitmen Fraksi PKB dalam menjaga ketahanan kesehatan dan moral generasi bangsa.

“Sinergi antarlembaga menjadi kunci. Fatwa ulama sudah turun sebagai peringatan keras, maka regulasi dan pengawasan di lapangan tidak boleh kendur demi menyelamatkan masa depan anak-anak muda kita,” tegasnya.

Hasbi berharap BNN, BPOM, dan Polri segera memperkuat koordinasi serta mengambil langkah konkret agar peredaran cairan vape berbahaya dapat dicegah dan ditindak sesuai ketentuan hukum (red)