JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran Rakabuming Raka tetap perlu disampaikan dan dibahas di DPR RI, meskipun putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Mardani, penyampaian HMP penting agar proses politik dan konstitusional di parlemen tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menilai pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menyampaikan hak tersebut.
Hal itu disinggung Mardani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), yang salah satu agendanya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Saya singgung juga HMP mestinya disampaikan walau kemudian bisa dihentikan karena Wapres sudah mundur,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Gibran diketahui menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri itu dilakukan setelah ia menjabat selama 2 tahun 25 hari dan didahului pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Mardani Sebut HMP Tetap Bagian Mekanisme Pengawasan DPR
Mardani menjelaskan, pembahasan Hak Menyatakan Pendapat tetap menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban politik di DPR RI. Hal itu berlaku terlepas dari bagaimana kelanjutan prosesnya setelah Gibran mengundurkan diri.
Menurutnya, penyampaian HMP perlu dilakukan agar mekanisme politik dan konstitusional di parlemen tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Mardani dalam rapat paripurna DPR RI di tengah agenda pembahasan sejumlah isu penting, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset.
Di sisi lain, Mardani juga menyoroti pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna tersebut. Ia menyebut pengesahan regulasi itu sebagai tonggak sejarah, tetapi mengingatkan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Mardani menekankan agar implementasi aturan tersebut tidak mengabaikan hak masyarakat atas kepemilikan aset.
“Plus uang masyarakat sepenuhnya dikembalikan pada pemilik hak,” ungkapnya (red)

Berita terkait