JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengapresiasi langkah Bareskrim Polri menyita aset senilai lebih dari Rp28 miliar yang diduga berasal dari aktivitas perjudian online. Ia menilai penyitaan tersebut menjadi bukti keseriusan aparat dalam memberantas bisnis judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

Menurut Abdullah, pemberantasan judi online tidak boleh hanya menyasar pemain. Aparat penegak hukum harus membongkar jaringan bandar, pemodal, hingga pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari bisnis ilegal tersebut.

“Polri saat ini semakin serius dalam memberantas judi online. Ini merupakan bentuk komitmen Kapolri melalui program prioritas pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal. Penyitaan aset lebih dari Rp28 miliar oleh Bareskrim menjadi langkah konkret yang patut diapresiasi,” ujar Abdullah.

Ia menegaskan, judi online telah menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Banyak keluarga menghadapi persoalan ekonomi, terjerat utang, bahkan kehilangan masa depan akibat kecanduan perjudian.

Karena itu, menurut Abdullah, penanganan judi online tidak cukup dilakukan melalui pemblokiran situs maupun penangkapan pemain. Langkah yang lebih penting adalah memutus sumber pendanaan dan keuntungan jaringan perjudian.

Abdullah Minta Bandar Judi Online Dimiskinkan Lewat Hukum

Abdullah menegaskan, aparat harus memprioritaskan pengejaran terhadap bandar dan pemodal karena mereka merupakan pihak yang mengendalikan bisnis perjudian sekaligus menikmati keuntungan terbesar.

“Menurut kami, yang harus dikejar adalah bandar dan pemodalnya. Selama sumber keuangan mereka masih tersedia, jaringan judi online akan terus tumbuh dan mencari cara baru untuk beroperasi. Karena itu, penegakan hukum harus mampu memutus aliran uang dan keuntungan dari bisnis ilegal ini,” tegasnya.

Ia juga menilai penguatan regulasi menjadi bagian penting dalam pemberantasan judi online. Salah satunya melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah diupayakan DPR bersama pemerintah.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum untuk menelusuri dan merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana, termasuk kekayaan bandar dan pemodal judi online, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kita ingin memiskinkan bandar dan pemodal judi online melalui proses hukum. Jangan sampai mereka tetap menikmati keuntungan miliaran rupiah, sementara masyarakat dan keluarga yang menjadi korban harus menanggung kerugian. Sumber keuangan mereka harus diputus agar tidak bisa kembali menjalankan bisnis ilegal,” jelasnya.

Abdullah memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawasi kinerja aparat penegak hukum melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan spesifik, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Jika ditemukan oknum aparat yang melindungi atau memfasilitasi jaringan judi online, keterlibatan tersebut harus diusut secara tegas.

Abdullah Ingatkan Oknum Aparat dan Ajak Masyarakat Lawan Judi Online

Abdullah menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam pemberantasan perjudian online. Pengawasan DPR, menurutnya, diperlukan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.

“Jangan ada pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terlibat, termasuk jika ada oknum aparat yang membekingi jaringan judi online, harus diproses sesuai hukum. Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasan agar pemberantasan judi online benar-benar berjalan,” katanya.

Selain mendorong penegakan hukum, Abdullah mengajak masyarakat memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui aktivitas perjudian online maupun jaringan yang mengoperasikannya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada iming-iming keuntungan dari perjudian online. Menurutnya, praktik tersebut justru berpotensi menghancurkan kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga.

“Tidak ada pemain judi online yang menjadi kaya karena judi. Justru bandar dan pemodalnya yang menikmati keuntungan. Judi online hanya menawarkan kesenangan sesaat, memancing rasa penasaran, dan membuat orang terus berharap mendapatkan kemenangan yang belum tentu datang,” ujarnya.

Abdullah mengimbau masyarakat segera berhenti bermain judi online dan mengalokasikan penghasilan untuk kebutuhan yang lebih produktif, seperti pendidikan anak, kebutuhan keluarga, dan persiapan masa depan.

“Jangan pertaruhkan masa depan keluarga demi mengejar kemenangan semu. Uang yang kita miliki jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal produktif. Mari bersama-sama melawan judi online karena ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan masa depan generasi bangsa,” pungkas Abdullah (red)