JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo alias Edo, meminta para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, memperketat pengawasan terhadap kinerja dan integritas moral kepala desa serta lurah. Ia mengingatkan, pengawasan aparatur pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada urusan administratif dan pelayanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Edo menyusul mencuatnya dugaan perselingkuhan yang melibatkan Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Angely Emitasari (AE), dengan seorang perwira polisi, Ipda I Gusti Agus (IGA).
Dugaan peristiwa yang disebut terjadi pada 7 November 2026 di sebuah hotel di Kota Batu, Jawa Timur, itu dinilai harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.
“Pengawasan terhadap kepala desa dan lurah tidak boleh hanya sebatas kinerja administratif dan pelayanan publik. Integritas moral juga harus menjadi perhatian. Mereka adalah figur yang menjadi panutan sekaligus representasi pemerintah di tengah masyarakat,” ujar Edo dikutip Rabu (18/11).
Menurutnya, kepala desa dan lurah memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku dan integritas mereka turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Edo Ingatkan Kepala Daerah Jangan Lindungi Aparatur Bermasalah
Edo menegaskan, apabila ditemukan kepala desa atau lurah yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, kepala daerah harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai ada pelanggaran yang ditutupi atau dilindungi. Siapa pun yang terbukti melanggar harus diproses dan dijatuhi sanksi sesuai aturan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa,” tegasnya.
Ia menilai, penegakan aturan tanpa pandang bulu merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepala daerah. Tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap aparatur pemerintahan yang melakukan pelanggaran, terlepas dari jabatan maupun kedekatannya dengan kekuasaan.
Menurut Edo, ketegasan dalam menangani pelanggaran juga diperlukan untuk memastikan pembinaan aparatur pemerintahan berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
Integritas Kades dan Lurah Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Edo mengingatkan bahwa kepala desa dan lurah merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, integritas pribadi harus menjadi bagian penting dalam penilaian terhadap aparatur pemerintahan di tingkat lokal.
Ia berpandangan, pengawasan yang konsisten perlu dibarengi pembinaan serta penegakan disiplin yang jelas. Langkah tersebut penting agar tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan berjalan baik sekaligus mencegah munculnya persoalan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Edo berharap para bupati dan wali kota tidak mengabaikan tanggung jawab pengawasan terhadap aparatur di wilayah masing-masing. Dengan pembinaan dan penegakan aturan yang konsisten, integritas pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan dapat tetap terjaga (red)

Berita terkait