JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan pembahasan rencana pertambangan di kawasan Ujung Kulon dan wilayah sekitarnya. Ia menilai, jaminan pemerintah bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah tambang harus disertai kepastian kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan Ratna merespons keterangan juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, yang menyebut Taman Nasional Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah pertambangan. Namun, menurut Ratna, keresahan publik tetap perlu dijawab secara terbuka, terutama setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
“Kalau memang ESDM menjamin Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah tambang, apa dasar jaminannya? Jangan hanya berhenti pada pernyataan lisan. Publik membutuhkan kepastian kebijakan yang tegas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ratna di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia meminta pemerintah tidak membiarkan masyarakat terus berspekulasi mengenai kemungkinan aktivitas pertambangan di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi tersebut.
“Daripada kita terus berspekulasi dan memperdebatkan apakah Ujung Kulon akan ditambang atau tidak, lebih baik hentikan saja pembahasan rencana pertambangan di kawasan Ujung Kulon, termasuk wilayah sekitarnya. Jangan sampai muncul kesan pemerintah sedang membuka ruang bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi,” tegasnya.
Ratna Soroti Peta Wilayah Pertambangan Banten
Ratna meminta ESDM menjelaskan secara terbuka batas-batas wilayah yang masuk dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penjelasan tersebut, menurutnya, perlu mencakup potensi komoditas, dasar kajian lingkungan, serta alasan wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon tetap dimasukkan dalam peta pertambangan.
Ia mengakui bahwa penetapan WUP tidak secara otomatis menjadi izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Meski demikian, pencantuman suatu wilayah dalam perencanaan pertambangan tetap dapat memunculkan kekhawatiran masyarakat dan pertanyaan mengenai arah kebijakan pemerintah dalam mengelola lingkungan.
“Jangan sampai kita hanya melindungi kawasan taman nasional di atas kertas, tetapi wilayah di sekelilingnya justru dibuka untuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem. Perlindungan lingkungan harus dilihat secara utuh, bukan parsial,” kata legislator PKB tersebut.
Menurut Ratna, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan geografis, melainkan benteng keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki nilai ekologis dan strategis bagi dunia. Kawasan tersebut juga menjadi habitat penting bagi badak Jawa yang keberadaannya sangat langka dan membutuhkan perlindungan serius.
ESDM Diminta Prioritaskan Transisi Energi dan Konservasi
Lebih lanjut, Ratna meminta ESDM lebih fokus memperkuat agenda transisi energi dan pengembangan energi bersih. Ia menegaskan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan kawasan yang memiliki nilai konservasi dan keanekaragaman hayati tinggi.
Menurutnya, potensi mineral tidak harus selalu diterjemahkan menjadi peluang eksploitasi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menjaga kawasan ekologis sebagai warisan bagi generasi mendatang.
“Indonesia tidak kekurangan wilayah dan potensi sumber daya alam. Tetapi kawasan dengan nilai konservasi seperti Ujung Kulon tidak bisa digantikan begitu saja. Jangan semua potensi mineral harus diterjemahkan menjadi peluang eksploitasi. Ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, yakni menjaga warisan ekologis untuk generasi mendatang,” pungkasnya (red)

Berita terkait