JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengajak generasi muda, khususnya Gen Z, terlibat dalam memperkuat pengawasan dan mencegah praktik kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

Menurut Cak Imin , generasi yang tumbuh bersama teknologi digital memiliki kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang dapat menjadi kekuatan baru untuk membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan saat membuka The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menilai, pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mempersempit celah kecurangan dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Anak-anak muda Gen Z ini punya banyak temuan teknologi yang luar biasa. Mereka bisa berpikir lebih terbuka, lebih cepat beradaptasi, dan mampu menghadirkan inovasi untuk menutup celah kecurangan. Kita harus belajar dari mereka, termasuk memanfaatkan AI,” ungkap Cak Imin.

Ia menegaskan, keterlibatan anak muda bukan sekadar pelengkap dalam agenda pengawasan. Keberlanjutan BPJS Kesehatan juga berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda sebagai penerima manfaat sekaligus pihak yang kelak menjaga sistem jaminan kesehatan nasional.

Cak Imin Dorong AI dan Teknologi Persempit Celah Fraud

Cak Imin menilai perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pencegahan kecurangan. Ia mendorong penggunaan rekam medis elektronik, pengawasan internal rumah sakit, serta deteksi dini terhadap klaim layanan kesehatan yang tidak sesuai.

Menurutnya, sistem pengawasan yang kuat diperlukan agar dana JKN tidak disalahgunakan oleh pihak yang hanya mengejar kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia mengingatkan bahwa dana BPJS Kesehatan merupakan dana gotong royong masyarakat. Karena itu, praktik kecurangan bukan hanya merugikan lembaga pengelola, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan. Karena itu, jangan sampai dana gotong royong ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.

Cak Imin juga mengapresiasi kepesertaan JKN yang telah mencapai 285,83 juta jiwa atau 98,52 persen penduduk Indonesia. Capaian tersebut, menurutnya, harus diikuti tata kelola yang semakin kuat agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Pelaku Kecurangan BPJS Harus Ditindak dan Kembalikan Kerugian

Selain mendorong pencegahan berbasis teknologi, Gus Muhaimin meminta penindakan terhadap pelaku fraud dilakukan secara tegas dan objektif. Proses pembuktian harus didukung audit medis dan klinis serta bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan ragu menindak pelaku kecurangan. Tetapi semuanya harus berdasarkan bukti yang objektif dan standar yang sama. Kita juga harus melindungi para pelapor yang memiliki iktikad baik. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap orang-orang yang membantu membongkar kecurangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melakukan kecurangan harus diminta mengembalikan kerugian dana JKN. Di sisi lain, perlindungan terhadap pelapor perlu diperkuat agar masyarakat dan pihak internal berani mengungkap praktik penyimpangan.

Cak Imin memastikan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat pencegahan serta penanganan fraud JKN. Ia turut mendorong pembaruan regulasi agar pengawasan dan penindakan memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, menjadi bagian penting dalam menjaga dana gotong royong agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat (red)