JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengkhawatirkan dari perkembangan kasus hukum yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo (LSP). Hari ini, kasus tersebut seolah tidak hanya disidangkan di satu tempat, tetapi di dua ruang pengadilan yang memiliki karakter, mekanisme, dan standar pembuktian yang sangat berbeda. Pengadilan pertama adalah pengadilan formal yang bekerja melalui institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri.
Di sana berlaku hukum acara pidana, alat bukti, hak pembelaan, pemeriksaan saksi, serta asas praduga tak bersalah. Setiap tuduhan harus diuji, setiap keterangan harus diverifikasi, dan setiap kesimpulan harus didasarkan pada pembuktian hukum.
Pengadilan kedua adalah pengadilan narasi yang berlangsung di YouTube, TikTok, X, Facebook, dan berbagai grup WhatsApp. Pengadilan ini tidak mengenal hukum acara, tidak memiliki standar pembuktian, dan tidak menyediakan mekanisme pembelaan yang setara.
Persidangannya berlangsung melalui potongan video, judul sensasional, interpretasi sepihak, serta komentar yang berlomba-lomba menjadi paling keras. Anehnya, pengadilan kedua ini justru sering lebih cepat menjatuhkan vonis, lebih luas jangkauan pengaruhnya, dan lebih kuat membentuk opini publik daripada proses hukum yang sesungguhnya.
Fenomena tersebut memperlihatkan munculnya apa yang dalam kajian komunikasi dan kriminologi disebut sebagai trial by media, yakni proses penghakiman seseorang melalui konstruksi pemberitaan dan opini publik sebelum atau selama proses hukum berlangsung. Greer dan McLaughlin (2011, 23–46) menjelaskan bahwa media dapat membangun struktur interpretasi tertentu yang memengaruhi kredibilitas seseorang sekaligus membentuk penilaian publik terhadap suatu perkara.
Dalam konteks media sosial, proses tersebut semakin kompleks karena setiap pengguna dapat menjadi produsen, penyebar, sekaligus hakim atas informasi. Kasus LSP, jika dibaca melalui perspektif ini, memperlihatkan bagaimana pengadilan narasi dapat berjalan beriringan dengan persidangan formal, bahkan berpotensi mendahului dan memengaruhi proses hukum.
Vonis Narasi Jatuh Sebelum Pembuktian
Perhatikan bagaimana sebuah perkara dapat berkembang menjadi penghakiman publik. Dalam kronologi yang disampaikan dalam berbagai narasi mengenai kasus LSP, sebelum penetapan status tersangka pada 3 November 2026, ruang media sosial telah dipenuhi berbagai label dan kesimpulan, mulai dari makar, pengkhianatan, hingga ancaman terhadap demokrasi.
Sebelum konstruksi perkara disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 12 November 2026, sejumlah konten telah membangun gambaran yang lebih dramatis mengenai dugaan pengintaian fisik, rencana pembunuhan, dan jaringan tersembunyi.
Bahkan, sebelum proses penyidikan menghasilkan kesimpulan hukum mengenai dugaan makar, sejumlah judul konten telah menggunakan pernyataan seolah-olah bukti makar sudah ditemukan. Di sinilah persoalan mendasarnya: dalam pengadilan narasi, kata “diduga” perlahan menghilang dan digantikan oleh kata “terbukti”. Indikasi diperlakukan sebagai fakta, interpretasi dianggap sebagai kesimpulan, dan dugaan berubah menjadi vonis sosial.
Padahal, bahasa hukum seharusnya bekerja dengan kehati-hatian. Dugaan penyadapan, akses ilegal, penghapusan data, ataupun tindakan pengintaian, apabila memang ditemukan, harus terlebih dahulu diperiksa berdasarkan unsur tindak pidana yang relevan. Tindakan-tindakan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya makar. Demikian pula, adanya dugaan perencanaan atau jaringan tertentu tidak otomatis membuktikan terpenuhinya seluruh unsur pidana yang dituduhkan.
Perbedaan antara dugaan, indikasi, alat bukti, dan kesimpulan hukum bukan sekadar persoalan terminologi. Keempatnya merupakan tahapan epistemik dan prosedural yang menentukan sah atau tidaknya suatu kesimpulan hukum. Negara hukum tidak boleh mengubah dugaan menjadi kepastian hanya karena tekanan opini publik. Sebab, tugas penyidik bukan membenarkan narasi yang sedang populer, melainkan menemukan kebenaran berdasarkan bukti dan prosedur hukum.
Bahaya pertama pengadilan narasi terletak pada kemampuannya menciptakan ilusi pengetahuan. Masyarakat merasa telah mengetahui seluruh persoalan, padahal yang mereka konsumsi mungkin hanya potongan informasi yang belum teruji. Publik merasa telah menyaksikan fakta, padahal sesungguhnya baru menyaksikan konstruksi cerita.
Mengapa Pengadilan Narasi Lebih Laku daripada Persidangan?
Mengapa pengadilan narasi lebih menarik perhatian masyarakat dibandingkan proses hukum formal? Jawabannya bukan karena masyarakat tidak mampu berpikir rasional. Persoalannya terletak pada karakter komunikasi digital yang lebih mudah menggerakkan emosi daripada membangun pemahaman yang mendalam.
Persidangan formal bekerja melalui bahasa hukum yang teknis, panjang, dan sering kali sulit dipahami masyarakat awam. Ia berbicara tentang unsur tindak pidana, konstruksi pembuktian, kewenangan penyidik, validitas alat bukti elektronik, prosedur penyidikan, dan hubungan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Semua itu membutuhkan kesabaran, pengetahuan, dan kemampuan membedakan antara fakta hukum dengan interpretasi.
Sebaliknya, pengadilan narasi menawarkan cerita yang sederhana dan emosional. Ada tokoh yang dianggap sebagai penjahat, ada korban yang harus dibela, ada konspirasi yang harus dibongkar, dan ada pengkhianat yang harus dihukum. Narasi semacam ini mudah dipahami karena menyederhanakan persoalan kompleks menjadi pertentangan antara pihak yang dianggap benar dan pihak yang dianggap salah.
Dalam ekosistem digital, konten yang menggugah emosi memiliki peluang lebih besar untuk menarik perhatian dan mendorong interaksi. Mekanisme penyebaran informasi melalui jaringan pengguna juga memungkinkan sebuah interpretasi berkembang menjadi keyakinan kolektif. Sunstein (2017, 98–136) menyebut fenomena penyebaran keyakinan melalui penguatan sosial tersebut sebagai cybercascades. Dalam situasi tertentu, pengulangan informasi di dalam kelompok yang memiliki pandangan serupa dapat memperkuat keyakinan, bahkan ketika informasi yang beredar belum diverifikasi secara memadai.
Di sinilah pengadilan narasi menemukan kekuatannya. Ia menjual kepastian, sementara persidangan menawarkan proses pembuktian yang terkadang panjang dan penuh ketidakpastian. Ia menawarkan kemarahan yang segera terpuaskan, sedangkan hukum menuntut kesabaran untuk memeriksa fakta. Padahal, keraguan yang terukur bukan kelemahan negara hukum. Justru kemampuan untuk menunda kesimpulan sampai seluruh bukti diperiksa merupakan bentuk kedewasaan hukum. Sebaliknya, kepastian yang dibangun tanpa pembuktian merupakan pintu masuk bagi praktik trial by social media.
Ketika Pengadilan Narasi dan Persidangan Saling Memengaruhi
Persoalan yang lebih serius adalah bahwa kedua pengadilan tersebut tidak berjalan secara terpisah. Keduanya saling memengaruhi, bahkan dapat membentuk lingkaran yang merugikan proses penegakan hukum. Pengadilan narasi dapat menekan pengadilan formal. Ketika masyarakat telah terlanjur meyakini bahwa seseorang bersalah, aparat penegak hukum menghadapi tekanan untuk segera menghasilkan keputusan yang sesuai dengan ekspektasi publik.
Penyidik dapat dicurigai melindungi seseorang apabila prosesnya dianggap terlalu lambat. Sebaliknya, apabila penetapan tersangka dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembuktian yang memadai, muncul tuduhan kriminalisasi.
Dalam situasi seperti ini, independensi dan objektivitas proses penyidikan menghadapi tantangan. Penegak hukum seharusnya bekerja berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan popularitas suatu tuduhan. Hukum tidak boleh menjadi instrumen untuk memenuhi tuntutan emosional massa.
Pada saat yang sama, pengadilan formal juga dapat menjadi sumber bahan bakar bagi pengadilan narasi. Setiap perkembangan penyidikan, pernyataan pejabat, penetapan tersangka, atau penerbitan dokumen hukum dapat dipotong menjadi konten berdurasi singkat. Informasi yang semula disampaikan dalam konteks tertentu kemudian dilepaskan dari konteksnya, diberi judul provokatif, dan disebarkan sebagai kesimpulan baru.
Akibatnya, terbentuk lingkaran yang saling memperkuat: proses hukum menghasilkan informasi, informasi dipotong menjadi narasi, narasi membentuk tekanan publik, dan tekanan publik kembali memengaruhi persepsi terhadap proses hukum. Dalam situasi seperti ini, kebenaran tidak lagi ditentukan oleh kelengkapan pembuktian, tetapi oleh kekuatan pengulangan dan jangkauan distribusi informasi.
Greer dan McLaughlin (2011, 23–46) menunjukkan bahwa konstruksi media dapat membentuk hierarki kredibilitas dan menghasilkan penghakiman simbolik terhadap seseorang. Dalam masyarakat digital, proses tersebut semakin sulit dikendalikan karena narasi tidak hanya diproduksi oleh institusi media, tetapi juga oleh individu, komunitas, dan jaringan akun yang saling memperkuat.
Prinsip yang paling terancam adalah praduga tak bersalah. Prinsip ini justru sering dipandang secara keliru sebagai upaya membela seseorang yang dituduh melakukan kejahatan. Padahal, praduga tak bersalah bukan pembelaan terhadap pelaku kejahatan. Ia merupakan perlindungan terhadap setiap orang agar tidak dinyatakan bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum (United Nations 1966, art. 14[2]).
Prinsip ini berlaku bukan hanya bagi orang yang kita sukai, tetapi juga bagi orang yang kita kritik, bahkan bagi mereka yang secara politik atau moral tidak kita setujui. Jika prinsip praduga tak bersalah dapat dihapus hanya karena seseorang tidak disukai publik, sesungguhnya kita sedang menghancurkan perlindungan hukum yang suatu saat mungkin justru kita butuhkan.
Mengembalikan Disiplin Publik: Memisahkan Fakta, Indikasi, dan Tafsir
Dalam menghadapi kasus LSP, masyarakat tidak harus kehilangan sikap kritis. Publik berhak mempertanyakan dugaan pelanggaran hukum, menuntut transparansi, mengawasi aparat, dan meminta pertanggungjawaban pejabat negara. Kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus tetap memiliki disiplin epistemik agar tidak berubah menjadi penghakiman tanpa dasar.
Setidaknya terdapat tiga disiplin yang perlu dijaga. Pertama, membedakan fakta dan tafsir. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi melalui sumber dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tafsir merupakan upaya memberikan makna terhadap fakta tersebut. Misalnya, apabila terdapat bukti mengenai dugaan penyadapan ilegal, fakta tersebut harus dibedakan dari interpretasi bahwa tindakan itu merupakan bagian dari rencana makar. Keduanya berada pada tingkat pembuktian yang berbeda. Tafsir tidak boleh menggantikan fakta, apalagi diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Kedua, membedakan indikasi dan bukti. Indikasi dapat menjadi dasar untuk melakukan pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut. Namun, indikasi tidak otomatis memenuhi standar pembuktian untuk menetapkan kesalahan seseorang. Proses hukum harus menunjukkan keterkaitan antara perbuatan, unsur tindak pidana, pelaku, dan alat bukti yang sah. Dalam negara hukum, seseorang tidak dihukum karena dugaan yang dianggap masuk akal oleh masyarakat, tetapi karena kesalahannya dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Ketiga, membedakan pengadilan narasi dan persidangan. Media sosial boleh menjadi ruang kritik, diskusi, bahkan kontroversi. Akan tetapi, ruang tersebut tidak dapat menggantikan fungsi pengadilan. Pengadilan formal memiliki kewajiban memeriksa bukti, mendengarkan keterangan, memberikan kesempatan pembelaan, dan menghasilkan putusan berdasarkan hukum. Sementara itu, pengadilan narasi sering kali hanya menghadirkan tuduhan, emosi, dan kesimpulan yang tidak memiliki mekanisme koreksi memadai.
Disiplin ini juga harus berlaku bagi media massa dan pembuat konten. Kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan memanipulasi informasi. Kecepatan menyebarkan berita tidak boleh mengalahkan kewajiban memeriksa kebenaran. Judul sensasional tidak boleh menggantikan substansi pemberitaan. Dalam masyarakat digital, literasi hukum harus berjalan beriringan dengan literasi media agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan.
Ujian Negara Hukum antara Menghukum Musuh dengan Melindungi Haknya
Kasus LSP seharusnya menjadi momentum untuk menguji kedewasaan demokrasi dan kualitas negara hukum Indonesia. Persoalan utamanya bukan semata-mata apakah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dapat diproses secara hukum. Itu merupakan kewajiban negara. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah proses hukum dapat tetap berjalan secara objektif ketika opini publik telah membentuk kesimpulan terlebih dahulu.
Menghukum seseorang yang tidak disukai publik mungkin tidak terlalu sulit. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa orang yang tidak disukai tersebut tetap memperoleh hak-hak hukumnya. Di sinilah ukuran negara hukum terlihat. Negara hukum tidak hanya diuji ketika melindungi orang yang mendapat simpati masyarakat, tetapi justru ketika harus melindungi hak seseorang yang sedang menjadi sasaran kemarahan publik.
Kita boleh marah terhadap dugaan penyadapan terhadap Presiden. Kita boleh mengecam tindakan pengintaian apabila memang terbukti terjadi dan melanggar hukum. Kita juga berhak menuntut pengusutan secara transparan terhadap setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat maupun mantan pejabat negara. Namun, kemarahan tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menghormati proses pembuktian.
Kita harus mampu mengatakan: saya menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum, tetapi saya juga menolak penghukuman seseorang hanya berdasarkan potongan video, judul sensasional, dan opini yang belum teruji.
Sikap seperti itu bukan berarti membela LSP. Itu adalah bentuk pembelaan terhadap prinsip negara hukum. Sebab, jika hari ini kita membiarkan praduga tak bersalah diabaikan karena orang yang dituduh adalah seseorang yang tidak kita sukai, besok prinsip yang sama dapat digunakan untuk menghakimi siapa pun, termasuk diri kita sendiri.
Pengadilan narasi mungkin dapat menjatuhkan vonis dalam hitungan menit. Ia dapat membangun kemarahan dalam hitungan jam dan menyebarkan stigma dalam hitungan detik. Namun, ia tidak memiliki legitimasi untuk menentukan kesalahan seseorang secara hukum. Hanya proses peradilan yang sah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara berdasarkan pembuktian.
Hari ini, LSP mungkin menjadi objek pengadilan narasi. Besok, siapa pun dapat mengalaminya. Karena itu, yang harus kita jaga bukanlah nama seseorang, melainkan prinsip yang melindungi semua orang.
Negara hukum tidak boleh tunduk kepada kecepatan algoritma. Keadilan tidak boleh ditentukan oleh viralitas. Dan kebenaran tidak boleh digantikan oleh narasi yang paling keras. Sebab, pada akhirnya, yang membedakan negara hukum dengan negara kerumunan bukanlah kemampuan menghukum orang yang dituduh bersalah, melainkan keberanian untuk menunggu pembuktian sebelum menjatuhkan vonis (red)
*Suhermanto Ja’far, Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Surabaya

Berita terkait