JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, publik tidak seharusnya terburu-buru menganggap keputusan tersebut sebagai pengorbanan politik demi bangsa. Jangan pula terlalu cepat mengemasnya sebagai kisah kepahlawanan seorang pemimpin muda yang rela meninggalkan kekuasaan demi stabilitas nasional.
Di balik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana politik dinasti, kontroversi konstitusional, dan kompromi elite telah menguji kualitas demokrasi Indonesia.
Persoalannya jauh lebih mendasar daripada sekadar seseorang bertahan atau meninggalkan jabatan. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana proses politik yang mengantarkan Gibran ke kursi Wakil Presiden berlangsung, bagaimana legitimasi konstitusionalnya dibangun, serta bagaimana institusi negara menjalankan kewenangannya ketika berhadapan dengan kepentingan keluarga penguasa.
Dalam demokrasi, jabatan publik bukanlah warisan keluarga. Kekuasaan bukan hadiah yang dapat diberikan melalui kedekatan personal. Jabatan presiden dan wakil presiden merupakan mandat konstitusional yang harus diperoleh melalui mekanisme hukum dan kompetisi elektoral yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.
Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar menjadi sebuah kemungkinan politik, peristiwa tersebut harus dibaca sebagai momentum untuk mengevaluasi persoalan legitimasi, etika kekuasaan, dan kualitas institusi demokrasi Indonesia. Bukan sebagai drama politik yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun citra baru bagi aktor-aktor yang sebelumnya berada di pusat kekuasaan.
Kontroversi Putusan MK: Ketika Etika Kekuasaan Menjadi Persoalan Konstitusional
Kita tidak dapat membicarakan perjalanan politik Gibran tanpa kembali pada peristiwa 16 Oktober 2023, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Melalui putusan tersebut, MK mengubah pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden diberi alternatif bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Mahkamah Konstitusi 2023, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023).
Secara hukum, putusan tersebut menjadi dasar yang memungkinkan Gibran, yang ketika itu berusia di bawah 40 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta, memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden. Namun, persoalan tidak berhenti pada substansi putusan. Publik kemudian mempertanyakan integritas proses pengambilan keputusan karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Jokowi melalui perkawinannya dengan Idayati, adik Presiden Jokowi.
Kontroversi tersebut semakin serius setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Ia kemudian diberhentikan dari jabatan Ketua MK, meskipun tetap menjadi hakim konstitusi (Mahkamah Konstitusi 2023). Penting dicatat, MKMK tidak membatalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, persoalan yang muncul adalah adanya perbedaan antara keberlakuan hukum suatu putusan dan integritas etik dalam proses pengambilan keputusan.
Di sinilah letak persoalan yang tidak boleh diremehkan. Dalam negara hukum, sebuah keputusan tidak cukup hanya memenuhi persyaratan formal. Proses pembentukannya juga harus menjunjung independensi, ketidakberpihakan, integritas, dan kepercayaan publik.
Sebagaimana dijelaskan Tom Ginsburg, keberadaan mahkamah konstitusi dalam demokrasi modern bukan hanya berkaitan dengan kewenangan menguji undang-undang, melainkan juga dengan legitimasi institusi yang menjalankan kewenangan tersebut. Kepercayaan terhadap lembaga peradilan konstitusional merupakan bagian penting dari keberlangsungan demokrasi (Ginsburg 2003, 1–20).
Kritik terhadap proses yang melahirkan pencalonan Gibran bukanlah semata-mata serangan politik terhadap seseorang. Kritik tersebut merupakan bagian dari tuntutan agar lembaga penjaga konstitusi tidak kehilangan independensinya ketika berhadapan dengan kepentingan elite.
Politik Dinasti: Republik Bukan Perusahaan Keluarga
Persoalan berikutnya adalah menguatnya politik dinasti dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Demokrasi memang tidak melarang seseorang memasuki politik hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat negara. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Akan tetapi, hak tersebut tidak boleh digunakan sebagai pembenaran bagi terciptanya ketimpangan akses, manipulasi aturan, atau penggunaan institusi negara untuk menguntungkan kelompok keluarga tertentu. Inilah perbedaan mendasar antara hak politik individual dan praktik politik dinasti yang problematis.
Dalam kajian mengenai dinasti politik Indonesia, R. Wadipalapa dan A. Tyson menunjukkan bahwa fenomena dinastisisme presiden pada Pemilu 2024 tidak dapat dipahami hanya sebagai keterlibatan anggota keluarga dalam kompetisi elektoral. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan jaringan elite, hubungan klientelistik, pembentukan koalisi lintas partai, serta kelemahan struktural dalam sistem demokrasi Indonesia (Wadipalapa and Tyson 2025, 79–102).
Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa politik dinasti tidak selalu bekerja melalui pewarisan jabatan secara langsung. Ia juga dapat berlangsung melalui penguasaan akses politik, pembentukan koalisi, pengaruh terhadap elite partai, dan kemampuan mempertahankan jaringan kepentingan. Dalam konteks tersebut, persoalan Gibran tidak dapat dipisahkan dari perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana kekuasaan politik dapat digunakan untuk membuka jalan bagi anggota keluarga penguasa.
Republik Indonesia dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, bukan prinsip pewarisan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap proses politik harus menjamin bahwa kesempatan memperoleh jabatan publik tidak ditentukan oleh kedekatan keluarga dengan pemegang kekuasaan.
Kemenangan Elektoral Tidak Menghapus Persoalan Etika
Salah satu argumen yang sering digunakan untuk membela Gibran adalah bahwa ia telah dipilih rakyat melalui Pemilihan Presiden 2024. Secara faktual, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan presiden dan memperoleh legitimasi elektoral. Namun, kemenangan dalam pemilu tidak serta-merta mengakhiri seluruh perdebatan mengenai proses politik yang mendahului pencalonan.
Dalam teori demokrasi, legitimasi elektoral merupakan salah satu unsur penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran kualitas demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan kesetaraan kompetisi, supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, kebebasan politik, dan independensi lembaga negara.
Robert A. Dahl menjelaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi politik yang inklusif dan kesempatan yang relatif setara bagi warga negara untuk memengaruhi proses politik. Kompetisi politik yang sehat membutuhkan kondisi kelembagaan yang memungkinkan masyarakat menentukan pilihan tanpa dominasi kekuasaan yang tidak semestinya (Dahl 1971, 1–16).
Persoalan pencalonan Gibran harus dilihat dalam dua dimensi. Pertama, dimensi legalitas, yaitu apakah pencalonannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, dimensi etika dan kualitas demokrasi, yaitu apakah proses yang mengantarkan pencalonannya telah mencerminkan prinsip kesetaraan, independensi lembaga, dan kepentingan publik. Kedua dimensi tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
Seseorang dapat memenangkan pemilu melalui prosedur yang secara formal sah, tetapi proses politik yang mendahuluinya tetap dapat menjadi bahan evaluasi kritis dalam demokrasi. Sebaliknya, kritik terhadap proses politik juga tidak boleh digunakan untuk mengabaikan fakta hukum yang masih berlaku. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk membedakan keduanya.
Gibran Mundur: Pengorbanan atau Momentum Evaluasi Politik?
Jika wacana pengunduran diri Gibran benar-benar berkembang menjadi keputusan politik, terdapat satu hal yang harus dihindari: membangun narasi bahwa pengunduran dirinya otomatis menjadi bentuk pengorbanan demi bangsa. Pengunduran diri dari jabatan publik tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan yang melatarbelakanginya. Bahkan, tanpa evaluasi kelembagaan, keputusan tersebut hanya berpotensi menjadi peristiwa politik sesaat.
Yang harus diperiksa adalah apakah pengunduran diri tersebut akan diikuti oleh pembenahan institusi, penguatan independensi peradilan, perbaikan regulasi pemilu, serta pembatasan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara. Jika tidak, maka pergantian figur hanya akan memindahkan persoalan dari satu aktor kepada aktor lainnya.
Dalam perspektif demokrasi konstitusional, jabatan publik harus ditempatkan di bawah prinsip pembatasan kekuasaan. Tidak boleh ada individu atau kelompok keluarga yang memperoleh keistimewaan dalam proses penyelenggaraan negara. Apabila Gibran mundur, pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa yang akan memperoleh keuntungan politik dari keputusan tersebut. Pertanyaan utamanya adalah apakah negara akan menggunakan momentum tersebut untuk memperbaiki tata kelola demokrasi.
Jokowi Tidak Otomatis Selesai, tetapi Pengaruhnya Harus Diuji
Pengunduran diri Gibran, apabila benar-benar terjadi, juga tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik Jokowi. Jaringan politik, hubungan antarelite, serta sumber daya politik yang terbentuk selama sepuluh tahun pemerintahan tidak serta-merta menghilang setelah pergantian presiden. Namun, perlu dipahami bahwa pengaruh politik tidak sama dengan kewenangan konstitusional. Jokowi tidak lagi memiliki kewenangan eksekutif sebagai presiden setelah masa jabatannya berakhir. Kemampuan memengaruhi politik setelah meninggalkan Istana harus dibuktikan melalui perilaku dan keputusan para aktor politik, bukan diasumsikan hanya berdasarkan hubungan personal.
Penelitian Wadipalapa dan Tyson (2025, 79–102) memberikan perspektif bahwa dinastisisme politik Jokowi berkaitan dengan jaringan keluarga dan elite klientelistik yang mampu beroperasi lintas partai. Hal ini memperlihatkan bahwa warisan kekuasaan dapat bertahan melalui hubungan politik, meskipun struktur pemerintahan telah berubah.
Akan tetapi, bertahannya pengaruh tersebut bukan sesuatu yang permanen. Jaringan politik sangat bergantung pada kepentingan, sumber daya, kepercayaan, dan kemampuan mempertahankan koalisi. Ketika kepentingan berubah, loyalitas politik pun dapat mengalami perubahan. Oleh sebab itu, Prabowo tidak perlu terjebak dalam pertarungan simbolik dengan Jokowi. Yang dibutuhkan adalah membangun pemerintahan yang mandiri, transparan, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional.
Negara Tidak Boleh Terus-Menerus Menjadi Korban Drama Elite
Persoalan politik dinasti tidak boleh membuat bangsa ini lupa terhadap persoalan yang jauh lebih besar: korupsi, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, pengangguran, mahalnya kebutuhan hidup, serta kualitas pelayanan publik. Ketika energi politik terlalu banyak terserap untuk mempertahankan atau memperebutkan pengaruh elite, kepentingan masyarakat berisiko tersingkir dari agenda pemerintahan.
Parlemen seharusnya menjadi ruang representasi rakyat, bukan sekadar arena kompromi elite. Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi penjaga konstitusi, bukan institusi yang kehilangan kepercayaan akibat persoalan konflik kepentingan. Partai politik seharusnya menjadi tempat kaderisasi kepemimpinan, bukan kendaraan yang hanya berputar di sekitar figur dan keluarga tertentu. Dalam hal ini, pembenahan demokrasi harus dimulai dari beberapa agenda mendasar.
Pertama, memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pencegahan konflik kepentingan, transparansi pemeriksaan perkara, dan penegakan kode etik hakim harus diperkuat agar persoalan serupa tidak terulang. Kedua, memperbaiki regulasi pemilu. Pembentukan dan perubahan aturan pencalonan harus dilakukan secara transparan, memiliki dasar argumentasi yang kuat, serta tidak menimbulkan kesan bahwa aturan dibuat untuk menguntungkan individu tertentu.
Ketiga, membangun kaderisasi partai politik yang demokratis. Rekrutmen politik harus bertumpu pada kapasitas, integritas, rekam jejak, dan aspirasi masyarakat, bukan semata-mata hubungan keluarga atau kedekatan dengan elite. Keempat, memperkuat pengawasan terhadap konflik kepentingan. Pejabat publik harus memiliki batas yang jelas antara kepentingan pribadi, keluarga, bisnis, dan kewenangan negara.
Kelima, mengembalikan orientasi pemerintahan kepada kepentingan rakyat. Ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa kuat jaringan kekuasaannya, melainkan seberapa baik negara memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat.
Yang Harus Mundur Cara Berpolitik yang Keliru
Jika Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, jangan terburu-buru merayakannya sebagai kemenangan politik. Jangan pula mengubahnya menjadi kisah pengorbanan yang menutupi persoalan mendasar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa peristiwa tersebut menjadi pintu masuk bagi pembenahan sistem politik dan hukum. Sebab, persoalan Indonesia bukan semata-mata tentang Gibran, Jokowi, ataupun Prabowo.
Persoalannya adalah bagaimana kekuasaan dapat terkonsentrasi pada segelintir elite, bagaimana institusi negara dapat menghadapi konflik kepentingan, dan bagaimana demokrasi menjaga dirinya agar tidak berubah menjadi arena pewarisan pengaruh keluarga.
Kita tidak membutuhkan politik yang hanya berganti wajah, tetapi mempertahankan cara kerja yang sama. Kita tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar tampil sebagai penyelamat setelah kontroversi terjadi. Kita membutuhkan sistem yang mampu mencegah kontroversi serupa sejak awal.
Mundurnya Gibran, jangan hanya bertanya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tanyakan pula apakah Mahkamah Konstitusi menjadi lebih independen, apakah partai politik menjadi lebih demokratis, apakah hukum menjadi lebih adil, dan apakah kepentingan rakyat kembali menjadi pusat kebijakan negara.
Sebab, mundurnya seorang wakil presiden tidak otomatis memperbaiki demokrasi. Begitu pula berakhirnya kekuasaan seorang presiden tidak otomatis menghapus warisan politik yang telah dibangunnya. Yang harus benar-benar diakhiri adalah praktik memperlakukan negara seolah-olah milik keluarga, hukum seolah-olah dapat dinegosiasikan, dan jabatan publik seolah-olah dapat diwariskan.
Indonesia adalah republik. Konstitusi bukan milik penguasa. Negara bukan perusahaan keluarga. Dan demokrasi bukan panggung untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Jangan tertipu oleh sunyi. Jangan pula terpesona oleh drama pengunduran diri. Ukuran demokrasi bukan siapa yang pergi dari Istana, melainkan apakah setelah kepergiannya negara menjadi lebih adil, lebih kuat, dan lebih tunduk kepada konstitusi.
*Suhermanto Ja’far, Penulis adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Surabaya
Berita terkait
